Soal Larangan Mudik, Pakar Virologi: Masyarakat Harus Sadar Dan Pemerintah Tegas

Mobilitas masyarakat saat libur panjang yang berdampak pada kenaikan kasus positif Covid-19 merupakan realitas yang sudah tidak terbantahkan. Data menunjukkan, kasus Covid-19 bahkan naik lebih dari 100 persen usai libur panjang.

Data Satgas Covid-19 menyebutkan bahwa usai libur Idulfitri 22 hingga 25 Mei 2020, peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69 hingga 93 persen. Kemudian, saat libur 15 hingga 17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58 hingga 188 persen. Sedangkan saat libur akhir Oktober, peningkatan kasus positif sebanyak 17 hingga 22 persen.

Belajar dari fenomena libur panjang tersebut, pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran pada tahun ini.

Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohamad Saifudin Hakim mendukung kebijakan tersebut.

"Menurut saya sudah kebijakan yang tepat," katanya kepada wartawan, Minggu (18/4).

Dia berharap masyarakat harus mendukung kebijakan ini, sehingga efektif menekan kasus Covid-19. Koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan juga penting.

"Satu sisi masyarakat sadar, di sisi lain pemerintah harus tegas,” imbuhnya.

Sedangkan ahli penyakit tropik dan infeksi, Erni Juwita Nelwan mengimbau masyarakat agar membatasi pergerakan hanya untuk hal yang betul-betul darurat. Menurut dia, risiko penularan kasus Covid-19 masih terus ada.

"Bila masih ada kasus, maka risiko penularan dan penyebaran akan tetap ada, sehingga belum waktunya untuk bebas mobilisasi," kata Erni.

Pengendalian pandemi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi harus ada dukungan masyarakat. Agar masyarakat tidak mudik, menurut Erni, aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras.

"Bila masih ada juga yang mudik harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik. Tujuannya sama, supaya semua tetap sehat dan tidak ada penularan di manapun,” demikian Erni.