Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Sri Mulyani Minta Bimbingan IMF Tanda NKRI Vulgar Serahkan Kedaulatan Ekonomi

MINGGU, 18 APRIL 2021 | 06:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada IMF (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia agar memberi bimbingan lebih besar kepada Indonesia terus mendapat kritikan.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi bahkan melihatnya sebagai tanda penyerahan kedaulatan ekonomi yang disampaikan secara vulgar.

Pernyataan Adhie Massardi berkaca dari pengalaman Indonesia yang dilanda krisis moneter di tahun 1990-an akhir gara-gara memasrahkan diri pada IMF.


“Minta bimbingan IMF dan Bank Dunia artinya ini merupakan pernyataan NKRI secara vulgar menyerahkan kedaulatan ekonomi sepenuhnya kepada IMF dan Bank Dunia,” tuturnya, Sabtu (17/4).

Jurubicara Presiden keempat RI, Gus Dur ini pun bertanya-tanya tentang sikap DPR yang tidak melihat pernyataan Sri Mulyani itu sebagai tanda bahaya bagi rakyat.

“Pertanyaannya: apakah DPR dan DPD (MPR) benar-benar sudah tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia? Diam saja!” tutupnya.

Saat acara Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, Sri Mulyani tegas meminta agar IMF dan Bank Dunia memberi dukungan lebih besar kepada negara-negara di seluruh dunia mengelola beban utangnya secara efektif, termasuk Indonesia.

"Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat," ujarnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya