Pemkot Medan 'Berdamai' Dengan Wartawan, FJM: Yang Dituntut Itu Kebebasan Pers Bukan Yang Lain

Adanya upaya penggiringan opini publik yang seolah menempatkan wartawan sebagai pihak yang tidak menjunjung kode etik sangat disesalkan Forum Jurnalis Medan (FJM).

Hal ini disampaikan Ketua FJM, Jonris Purba, terkait munculnya pemberitaan di salah satu media online yang menyebut terjadinya 'perdamaian' antara Pemkot Medan dengan kalangan wartawan lewat kegiatan buka bersama di salah satu situs bersejarah Tjong A Fie, Jalan Ahmad Yani, Kota Medan.

"Saya mencoba menebak arah pikiran penulisnya. Itu mungkin mengaitkan buka puasa dengan adanya aksi unjuk rasa wartawan pada siang harinya. Namun menurut saya kalau sampai disebut dengan istilah 'berdamai' itu jadi lucu," kata Jonris, Sabtu (17/4), dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

"Karena wartawan yang memenuhi undangan buka puasa bersama itu, bukan wartawan yang melakukan aksi unjuk rasa memprotes pengusiran wartawan dari Kantor Walikota Medan," sambungnya.

Jonris tidak membantah, unjuk rasa memprotes pengusiran wartawan dari Kantor Walikota Medan merupakan isu yang menyedot banyak perhatian.

Hal tak lepas dari status Walikota Medan, Bobby Nasution, yang notabene merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo. Namun terlepas dari itu, ia berharap tidak ada penggiringan-penggiringan isu yang seolah membentrokan sesama kelompok wartawan.

"Kita miris dengan cara-cara seperti itu. Karena akan menggiring opini yang bisa membuat buruk citra wartawan," tegasnya.

Ditambahkan Jonris, semua wartawan yang melakukan aksi unjuk rasa memprotes sikap arogan petugas pengamanan di Kantor Walikota Medan tersebut merupakan orang-orang yang berintegritas. Karena selalu menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mengedepankan kepentingan kerja jurnalistik secara profesional.

"Jadi saya kira, para pihak termasuk petinggi-petinggi organisasi pers yang mengkritik aksi pengusiran kemudian datang memenuhi undangan buka puasa bersama Pak Bobby ya tidak masalah. Namun saya bisa pastikan, bahwa rekan-rekan saya yang berunjuk rasa kemarin adalah kelompok yang juga harus dihormati karena menolak hadir," papar Jonris.

"Jadi kurang pas disebut ada istilah 'Berdamai'. Karena yang dituntut juga adalah soal menghormati dan mematuhi UU Pers nomor 40 tahun 1999 yang harus dipahami semua pihak, termasuk pejabat publik tanpa terkecuali," demikian Jonris Purba.