Berita

Moeldoko/Net

Politik

Pilih Jalur PTUN Terkait Demokrat, Moeldoko Diprediksi Akan Temui Jalan Buntu

SABTU, 17 APRIL 2021 | 19:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gerakan politik pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Moeldoko Cs dinilai sebagai bentuk tidak tenggang rasa pada hadirnya pengkhianat.

Pendiri Jaringan Nusantara Aam S mengatakan, meski hasil kongres luar biasa (KLB) Moeldoko ditolak pemerintah tetapi masih saja berupaya dengan menggungat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Analisa Aam, jalan tikus yang ditempuh oleh Moeldoko Cs akan menemui jalan buntu.


"Tampaknya jalan tikus yang dilaluinya akan menemui jalan buntu karena memang tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan KLB kaleng-kaleng," demikian kata Aam, Sabtu (17/4).

Lebih lanjut Aam mengatakan, kegagalan itu merupakan tamparan keras bagi Moeldoko. Sebabnya, karir kemiliterannya yang moncer di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sesungguhnya membongkar siapa sebenarnya Moeldoko.

"Atasan yang berjasa mendongkrak karir kemiliterannya saja dikhianati bagaimana pula dengan struktur partai yang dibujuk dengan berbagai cara untuk memuluskan KLB?" tanya Aam.

Meski demikian, manfaat dari serangan dari kubu Moeldoko telah membuat Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono semakin solid.

"Semoga Demokrasi tidak kalah karena uang dan kekuasaan dan semoga Pengadilan tidak takluk oleh uang dan kekuasaan," demikian kata Aam.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya