Berita

Wakil Menteri Dalam Negeri Rusia Alexander Gorovoy/Net

Dunia

Rusia Akan Mengusir 1 Juta Migran Ilegal Dari Negaranya

SABTU, 17 APRIL 2021 | 13:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mulai gerah dengan keberadaan imigran ilegal, terutama mereka yang berasal dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (PNM) atau negara-negara pasca-Soviet.

Wakil Menteri Dalam Negeri Rusia Alexander Gorovoy pada Jumat (16/4), meminta pimpinan PNM untuk memperhatikan penduduk mereka yang tinggal secara ilegal di Rusia dan memulangkan sebelum 15 Juni atau akan ada pengusiran.

"Ada banyak warga negara Anda yang saat ini berada di wilayah negara saya secara ilegal. Dan jika mereka tidak pergi hingga 15 Juni, seperti yang tersirat dalam Keputusan Presiden, orang-orang ini akan dihukum dengan pengusiran dan penutupan perbatasan," kata Gorovoy pada sesi pleno Sidang Antar Parlemen PNM, seperti dikutip dari The Moscow Times, Jumat (17/4).


Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (PNM) merupakan organisasi regional beranggotakan negara-negara eks-Uni Soviet yang dibentuk saat pembubaran Uni Soviet.

Lebih dari 1 juta imigran ilegal dari negara-negara CIS saat ini tinggal di Rusia, menurut Gorovoy.
Pada pertengahan Desember, Presiden Vladimir Putin memperpanjang status tempat tinggal warga negara asing yang tinggal di Rusia hingga 15 Juni 2021, akibat pandemi virus corona. Ini mencakup para migran dari negara-negara Commonwealth of Independent States (CIS) yang tinggal di Rusia tanpa dokumentasi yang benar.

Hingga tanggal tersebut, imigran ilegal dapat dengan bebas meninggalkan Rusia dan tidak menerima hukuman.

Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja karena penutupan perbatasan terkait pandemi dan ingin menyederhanakan persyaratan masuk bagi pekerja migran di industri seperti konstruksi dan pertanian.

Lebih dari setahun sejak dimulainya pandemi, hanya segelintir warga negara yang diizinkan memasuki Rusia.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya