Ungkap Kengerian Ibukota Baru, Mantan Menteri Soeharto Sebut Kemenkeu Bisa Jadi Mal

Proyek pembangunan Ibukota Negara di Kalimantan Timur yang melibatkan pihak swasta sangat menghawatirkan.

Ekonom senior Emil Salim mengungkapkan, keterlibatan swasta dalam pembangunan gedung-gedung di ibukota baru dikawatirkan akan mengubah nilai historis gedung lama di Jakarta dikomersialkan.

"Lazimnya ditempuh tukar guling dengan swasta. Jika kantor (di Kaltim)dibangun swasta, sebagai ganti memperoleh kantor di Jakarta. Pertanyaan saya, Deplu (Kemenlu) jika tukar guling tentu swasta tertarik dengan mengomersialkan gedung tersebut," kata Emil saat diskusi Narasi Institute membahas soal pemindahan ibukota, Jumat (16/4).

Dengan skema tukar guling tersebut, ia pun khawatir gedung-gedung Kementerian di Jakarta yang sarat dengan nilai historis justru akan menjadi tempat mencari untung para swasta yang terlibat.

"Bayangkan Departemen Keuangan (Kemenkeu) menjadi mal, ngeri saya melihat ini. Karena kita menggunakan swasta," papar Emil Salim.

Oleh sebab itu, ia menyarankan pembangunan Ibukota Baru tak mengharuskan kementerian di Jakarta pundah ke Kaltim demi menjaga nilai sejarah gedung-gedung yang digunakan saat ini.

Opsinya, mantan menteri era Soeharto ini menyarankan agar Jakarta dijadikan sebagai Ibukota Proklamasi dengan tetap mempertahankan kantor kementerian di Jakarta. Sedangkan di Kaltim, cukup dibangun kantor presiden, wakil, sampai sekretariat presiden.

"Jadi ada ibu kota proklamasi, ada ibu kota negara yang politis," tutupnya.