Presiden Joko Widodo diminta untuk bubarkan jabatan wakil menteri yang tak jelas tugas dan fungsinya/Net
Kabinet Indonesia Maju saat ini dinilai terlalu gemuk. Selain membuat beban anggaran makin membesar, sejumlah kebijakan para pembantu Presiden Joko Widodo pun kerap tumpang tindih.
Terkait kondisi tersebut, Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) meminta Presiden Jokowi untuk merampingkan kabinet, yang sudah terlalu gemuk sehingga sulit bergerak.
Menurut Wasekjen DPP Jaman wilayah Indonesia Timur, Jemi Kudiai, kepemimpinan di tingkat pusat yang dipentingkan adalah kualitas bukan kuantitas.
Omnibus law yang misinya merampingkan peraturan seyogyanya dibarengi dengan perampingan birokrasi.
Sehingga jabatan wakil menteri yang fungsinya banyak dipertanyakan lebih baik diberhentikan saja. Kata Jemi, kinerja wakil menteri yang hanya pencitraan di media dan tidak punya kuasa terhadap kebijakan di kementeriannya perlu dievaluasi.
"Menurut kami, jabatan wakil menteri sama sekali tidak punya kuasa penuh atas kebijakan di kementeriannya, tetapi memiliki fasilitas yang sama dengan menteri. Tentu ini sangat membebani anggaran kementerian tersebut. Para pejabat di Kabinet Jokowi harus mencontohkan penghematan," ucap Jemi melalui keterangannya, Jumat (16/4).
"Kalau kita lihat struktur organisasi dan tata kerja di tiap kementerian, posisi sentral internal diatur oleh sekjen kementerian. Sedangkan kuasa anggaran dan kebijakan dikendalikan oleh menteri yang dibantu para staf. Kalau ada Wamen malah menjadi rancu," tambahnya.
Dijelasajan Jemi, semakin ramping susunan kabinet tentu semakin leluasa pemerintah bergerak, tidak terbelenggu oleh ego sektoral.
Sebab, lanjut Jemi, problem bernegara ini sulit selesai karena terlalu banyak aktor yang membuat palang pintu.
"Mengingat APBN tahun ini sangat berdarah darah, Reshuffle Kabinet kali ini harus benar-benar merampingkan di internal kelembagaan dan kementerian. Pemerintahan Jokowi perlu efisiensi dan efektifitas anggaran," tegasnya.
Jemi pun mengingatkan bahwa negara ini dibiayai oleh uang rakyat. Sehingga sudah selayaknya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan dinikmati segelintir orang.
"Bergaya di media sosial tapi tidak ada
impact-nya terhadap kesejahteraan rakyat. Reformasi birokrasi pada misi-misi Presiden Jokowi perlu direalisasikan dengan nyata," demikian Jemi Kudiai.
