Berita

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin/Repro

Politik

Ngabalin Ke Mardani Ali Sera: Statement Reshuffle Kabinet Politik Dagang Sapi Bodohi Publik!

JUMAT, 16 APRIL 2021 | 00:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pihak Istana merasa geram dengan pernyataan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan politik dagang sapi pada reshuflle kabinet pekan ini.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bahkan menyebut Mardani Ali Sera telah melakukan pembodohan publik jika berkata demikian.

Sebab menurutnya, seorang politikus tidak etis menuding Kepala Negara melakukan politik dagang sapi.  


"Karena politik itu tidak pernah salah dan tidak pernah gagal dan pantang bagi politisi mengemukakan ada politik dagang sapi," tegas Ngabalin dalam acara Dua Sisi dengan tema "Drama Reshuffle" yang disiarkan secara live di salah satu televisi swasta nasional pada Kamis (15/4) malam.

"Itu sebuah statement yang membodohi publik," imbuhnya menegaskan.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sebelumnya berharap agar Presiden Jokowi tidak menerapkan politik dagang sapi jika melakukan reshuffle kabinet.

Presiden Jokowi diharapkan untuk mempertimbangkan prinsip tata kelola dan efektifitas menterinya di kabinet.

"Terkait isu reshuffle kabinet, dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil. Pesan untuk Pak Jokowi, walau angkat Menteri hak prerogatif Presiden tetap prinsip tata kelola dan efektivitas Pemerintahan mesti jadi pertimbangan," kata Mardani pada Rabu (14/4) kemarin.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya