Kediaman resmi duta besar AS untuk Moskow/Net
Kementerian Luar Negeri Rusia bertindak cepat tak lama setelah Biden mengumumkan sejumlah sanksi baru atas negaranya.
Kurang dari satu jam, mereka langsung memanggil Duta Besar AS untuk Moskow John J. Sullivan pada Kamis (15/4) untuk menyatakan penolakannya atas sanksi baru itu.
Juru bicara kementerian Maria Zakharova mengatakan bahwa Rusia akan memberikan penolakan yang tegas atas perilaku agresif AS tersebut.
"Kami telah berulang kali memperingatkan AS tentang konsekuensi dari langkah-langkah permusuhan yang secara berbahaya meningkatkan konfrontasi antar negara," katanya, berbicara pada konferensi pers di Moskow, Kamis.
"Hal tersebut tidak memenuhi kepentingan rakyat dari dua kekuatan nuklir yang memikul tanggung jawab historis atas nasib dunia," katanya lagi, seperti dikutip dari
Anadolu Agency, Kamis (15/4).
Zakharova mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah menyatakan minatnya untuk menormalisasi hubungan antara Washington dan Moskow selama percakapan telepon dengan mitranya dari Rusia Vladimir Putin.
"Namun, tindakan pemerintahannya menyarankan sebaliknya," katanya.
"AS tidak siap untuk menerima kenyataan obyektif dari dunia multipolar yang mengecualikan hegemoni Amerika dan bergantung pada tekanan sanksi dan campur tangan dalam urusan internal kita," ujar Zakharova.
"Perilaku agresif seperti itu pasti akan menerima penolakan yang tegas. Tanggapan terhadap sanksi tidak akan terhindarkan. Washington harus menyadari bahwa degradasi hubungan bilateral ada harganya. Tanggung jawab atas apa yang terjadi sepenuhnya ada pada AS," katanya.
Sebelumnya di hari yang sama, Washington mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow - dua hari setelah pejabat AS menyarankan agar para pemimpin kedua negara dapat mengadakan pertemuan.
Sanksi baru mengatur pengusiran 10 diplomat yang bekerja di Kedutaan Besar Rusia di Washington, larangan bagi perusahaan AS untuk secara langsung memperoleh obligasi Rusia yang diterbitkan setelah 14 Juni 2021 oleh Bank Sentral negara, Dana Kesejahteraan Nasional atau Kementerian Keuangan.
Selain itu, ada enam belas individu dan 16 organisasi ditampar dengan tindakan pembatasan atas dugaan campur tangan mereka dalam pemilihan presiden AS.
Ada juga sanksi tambahan yang mengklaim bahwa Rusia telah mendorong serangan Taliban terhadap tentara AS di Afghanistan.
