Berita

Ibu Negara, Iriana Joko Widodo saat menyampaikan larangan anggota PKK untuk berpolitik/Repro

Politik

Jadi Kandidat Kuat Di 2024, Video Larangan Berpolitik Iriana Jokowi Kembali Beredar

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Video berisi larangan berpolitik yang disampaikan ibu negara, Iriana Jokowi belakangan kembali beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Iriana meminta kepada anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk tidak berpolitik.

"Mengingatkan kepada ibu-ibu PKK bahwa di PKK tidak boleh berpolitik. Jadi murni di kegiatan PKK," tegas Iriana Jokowi dalam potongan video yang beredar, Kamis (15/4).


Dari penelusuran redaksi, pernyataan Iriana tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi Tim Penggerak PKK se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 10 April 2018 silam.

Video larangan bepolitik oleh Iriana Jokowi ini kembali beredar pasca nama Istri Presiden Joko Widodo ini muncul dalam survei terkait Pilpres 2024.

Dalam hasil survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) pada 26 Maret sampai 8 April 2021, Iriana Jokowi menempati dua terbesar tokoh wanita nasional yang dianggap layak dipilih bila Pilpres digelar hari ini.

"Nama Iriana Jokowi menjadi pilihan responden dengan tingkat keterpilihan 17,7 persen. Iriana menempati urutan kedua setelah Puan Maharani dengan 20,8 persen," kata Direktur Eksekutif LPMM, Daniel Zafnat Paneah, Rabu (14/4).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya