Adhie Massardi: Jika Butuh Lompatan Besar, Jokowi Jangan Pertaruhkan Kemendikbud

Dampak Covid-19 terhadap dunia pendidikan merupakan yang terberat untuk diatasi dan tidak banyak orang yang memperhatikan hal tersebut.

Dampak di dunia pendidikan berbeda dengan di sektor ekonomi yang sejak sebelum pandemi sudah bermasalah dan kian nyata saat virus menyerang. Di dunia pendidikan, dampaknya baru akan terasa dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan.

Begitu tegas Jurubicara Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi mengomentari isu perombakan kabinet yang tengah panas.

Adhie mengurai bahwa untuk mengatasi Covid-19 di sektor kesehatan tidak terlalu sulit. Sebab ada UU yang bisa dijadikan patokan bertindak. Selain itu, publik juga sudah memiliki pegangan protokol kesehatan, yang formula bakunya telah diperkuat oleh badan kesehatan dunia (WHO).

“Sementara di sektor ekonomi relatif lebih mudah. Tinggal bikin kebijkan fiskal dan moneter yang sesuai. Termasuk subsidi dan relaksasi pajak,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (15/4).

Sementara di dunia pendidikan, solusi yang dihadirkan bukan sebatas mengubah metode belajar dari sistem tatap muka menjadi PJJ (pendidikan jarak jauh). Diperlukan sebuah rancangan kurikulum khusus untuk solusi tersebut.

“Dan merancang kurikulum penddikan bukan pekerjaan satu-dua hari,” tegas inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.

Atas dasar tersebut, Adhie Massardi meminta Presiden Joko Widodo untuk berpikir ulang jika ada keinginan merombah Kemendikbud. Sebab, Mendikbud Nadiem Makarim sudah merancang berbagai program pendidikan yang tampaknya inovatif.

“Dan ini harus segera dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan akibat selama pandemi yang sudah memasuki tahun kedua, cukup mengganggu kelancaran belajar-mengajar di sekolah, terutama di daerah,” katanya.

Dalam konteks program yang dibuat Nadiem, Adhie Massardi mengaku sependapat dengan pandangan Rocky Gerung, yaitu perlu mendapat support semua elemen masyarakat.

“Terutama konsep ‘Merdeka Belajar’ dan ‘Kampus Merdeka’,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia sedang memasuki era disrupsi pendidikan. Sementara Nadiem telah melakukan berbagai terobosan selain lewat Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Beberapa program sudah berjalan dan mendapat respon positif adalah Program Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan beberapa lagi lainnya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu menekankan bahwa pendidikan Indonesia sudah jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia bahkan berada di urutan 6 terendah di dunia.

Atas alasan itu, Adhie Massardi khawatir pergantian Nadiem Makarim justru menggagalkan visi presiden. Di mana, presiden tidak butuh birokrat yang bekerja serial, yang dibutuhkan adalah butuh lompatan untuk mengejar ketertinggalan.

“Kalau memang benar itu keinginan presiden, maka jangan pertaruhkan kementerian pendidikan. Kalau memang Presiden mau gabungkan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kemendikbud, tinggal cari wakil menteri yang punya pola pikir sama sebagai tandemnya untuk ristek yang sejalan,” pungkas Adhie Massardi.