Berita

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Peleburan Kemendikbud-Ristek, PAN: Sebagai Etika Politik, Pemerintah Memang Harusnya Meminta Pertimbangan DPR Bukan Persetujuan

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 11:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Polemik mengenai penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berujung pada isu reshuffle kabinet.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menyampaikan, adanya isu reshuffle kabinet sebagai ekor dari penggabungan dua kementerian tersebut merupakan inti dari perubahan nomenklatur presiden soal perampingan kementerian/lembaga.

"Jadi intinya itu perubahan nomenklaturnya, saya kira suatu tuntutan dari kebutuhan yang sekarang ada, sehingga memang dirasakan bahwa BRIN itu harus berdiri sendiri,” kata Eddy kepada wartawan, Kamis (15/4).

Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo lantas mengirimkan perubahan nomenklatur kementerian tersebut dan menambah satu nomenklatur baru dengan memunculkan Kementerian Investasi, tidak berdasarkan kebutuhan untuk dapat persetujuan DPR RI.

“Tidak. Tapi sebagai etika politik yang baik, waktu itu pemerintah mengirimkan surat untuk meminta pertimbangan DPR, bukan persetujuan, (tapi) pertimbangan,” katanya.

Menurut Eddy, pemerintah tidak memberikan waktu kepada DPR untuk mempertimbangkan penggabungan dua kementerian tersebut dan menambah Kementerian Investasi, sebagaimana yang tertuang dalam UU 39/2008 pasal 11 tentang negara.

“Itu presiden punya kewenangan penuh untuk mengatur kementerian dan nomenklatur kementerian. Jadi saya pikir pemerintah melakukan etika politik yang baik dengan meminta pertimbangan dari DPR, sehingga DPR akhirnya memberikan kesepakatan bahwa itu silakakan dilanjutkan,” tandasnya.

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

UPDATE

Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 21:37

Ini Resep Tim Beagle Jogja Bisa Tempati Posisi 5 Kejurnas Rally Meski Dana Terbatas

Sabtu, 12 Juni 2021 | 21:30

Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 21:05

Otto Hasibuan: Belum Mendesak Untuk Merevisi UU Advokat

Sabtu, 12 Juni 2021 | 21:03

Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:42

Pasca Kebakaran Kilang, Pertamina Jamin Stok Gas Dan Minyak Di Jatim Dan DIY Aman

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:39

Tak Cuma Sembako Dan Sekolah, Ini Deretan Jasa Pelayanan Kesehatan Bakal Kena PPN

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:06

Chappy Hakim: Negara Yang Tak Berdaulat Di Udara Jadi Negara Terbuka Bagi Penyerang

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:04

Mentan Perkuat Strategi Kolaborasi Untuk Pacu Produktivitas Pertanian

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:42

Cuma Buat Video Ucapan Selamat Ke Megawati, Jokowi Kentara Dukung Ganjar

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:05

Selengkapnya