Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi

Rencana perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat sepenuhnya menjadi hak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.

Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Gerindra pun memastikan tak akan mengintervensi isu reshuffle seiring penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Ya reshuffle kabinet itu kan haknya presiden untuk kemudian melakukan reshuffle,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4).

Wakil Ketua DPR RI ini juga mengaku tak mengetahui pasti kemungkinan kementerian mana yang akan dirombak presiden. Pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya kapada sang presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Karena itu kebutuhan yang memang diiinginkan oleh presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet. Kami (Gerindra) tidak ikut campur, kami memberikan kewenangan kepada presiden karena itu memang kewenangan beliau,” katanya.

Disinggung mengenai kinerja kementerian mana yang perlu dievaluasi dan dilakukan perombakan oleh presiden, Dasco menjawabnya diplomatis.

"Yang lebih jelas kan sebagai penanggung jawab pak presiden lebih tahu mana kementeriain yang perlu dirombak, mana kementerian yang perlu diperkuat, dan mana yang perlu diperbaiki,” tandasnya.