Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah senator dalam agenda kunjungan kerja di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu/Ist

Politik

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, LaNyalla Minta Siapkan Skema Baru Untuk Kurangi Beban Masyarakat

RABU, 14 APRIL 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPD RI  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan perhatian serius terhadap pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan.

LaNyalla berharap pemerintah menghadirkan skema baru subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat.

Pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan, menghemat belanja negara sebesar Rp 22,12 triliun. Sebagai gantinya, pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022.

Perumusan skema baru subsidi ini yang turut dikawal LaNyalla.

"Skema subsidi listrik yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah, harus benar-benar tepat sasaran untuk kelompok yang memerlukan subsidi dengan data yang akurat dan tidak menimbulkan kontroversi karena ada yang disubsidi dan ada juga yang tidak mendapatkan subsidi," tutur dia, Rabu (14/4).

Menurut ketua senator asal Jawa Timur itu, jika pemerintah mengarah pada komposisi efisiensi pemakaian listrik dan mendorong pengembangan
energi baru terbarukan, maka perlu dilakukan strategi yang mengena kepada masyarakat.

"Umumnya masyarakat pengguna 450 VA belum akrab dengan istilah energi terbarukan. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat skema sasaran untuk pengalihan dari energi listrik ke energi terbarukan," ujar LaNyalla.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jatim itumenambahkan, pengguna listrik 450 VA pada awalnya golongan ekonomi rendah.

"Namun, tentu saja sudah ada perubahan. Hal ini yang perlu didata secara terperinci, dan diantaranya masih ada yang memerlukan sudsidi dan ada kemungkinan tidak dapat beralih ke energi terbarukan," jelas LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, yang lebih penting adalah data pelanggan secara ekonomi akurat agar skema subsidi tepat sasaran.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya