Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Terkait Masalah Uighur, Raja Saus Jepang Hentikan Impor Tomat Dari Xinjiang

RABU, 14 APRIL 2021 | 12:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Produsen saus Jepang terkemuka, Kagome, memutuskan untuk menghentikan impor tomat asal Xinjiang, China.

Langkah itu ditempuh menyusul produsen makanan dari negara-negara Barat yang telah berhenti menggunakan tomat atau bahan baku lain dari wilayah Xinjiang atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di wilayah itu.

Kagome, perusahaan pembuat saus pasta dan jus tomat, telah menghentikan impor tomat yang ditanam di Xinjiang tahun lalu. Tomat yang sudah terlanjur diimpor tidak akan digunakan lagi dalam produk olahan mereka tahun ini.


"Selain biaya dan kualitas, masalah hak asasi manusia telah menjadi faktor dalam pengambilan keputusan,” kata seorang perwakilan Kagome, seperti dikutip dari Nikkei, Rabu (14/4).

Kagome diyakini sebagai perusahaan besar Jepang pertama yang berhenti berbisnis dengan wilayah tersebut karena masalah Uighur. Sejumlah merek Barat yang populer, termasuk H&M dan Nike, telah berhenti membeli bahan yang dibuat di wilayah tersebut, yang pada gilirannya memicu reaksi balik dari konsumen China.

Namun, penghentian impor pada operasi Kagome tampaknya tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Pengadaan tomat Xinjiang pada perusahaan itu, yang dikirim dalam bentuk pasta, telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Tomat Xinjiang saat ini mewakili kurang dari 1 persen dari total tomat yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Hasil panen akan digantikan oleh tomat dari negara lain, dan tidak akan berdampak pada produksi.

Kagome selalu mengungkapkan di situs webnya bahwa mereka memproduksi bahan mentah di Xinjiang.

"Perusahaan melakukan kunjungan rutin ke pabrik dan ladang dan telah memastikan bahwa tomat yang digunakan di masa lalu tidak diproduksi di lingkungan yang melanggar hak asasi manusia," kata seorang perwakilan Kagome.

China adalah produsen tomat teratas dunia pada tahun 2019, menyediakan 62,76 juta ton, atau sekitar 35 persen dari produksi global, menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Wilayah Xinjiang khususnya sangat ideal untuk menanam tomat dengan banyak sinar matahari di musim panas dan perbedaan suhu antara siang dan malam.

Investor dan kelompok hak asasi manusia telah memberikan tekanan pada perusahaan atas pelanggaran terhadap Uighur. Interfaith Center on Corporate Responsibility, sebuah kelompok advokasi pemegang saham AS, bulan lalu mendesak 47 perusahaan yang diduga menggunakan pemasok yang terlibat dalam kerja paksa di Xinjiang untuk mengungkapkan rincian tentang mereka.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya