Pakar Kebijakan Pembangunan: Reshuffle Harus Mengutamakan Meritokrasi Ketimbang Represetasi Politik

Presiden Joko Widodo yang direncanakan akan mengambil langkah reshuffle untuk kedua kalinya ditanggapi pakar kebjiakan pembangunan University of California, Berkeley, Amerika Serikat, Sirojudin Abbas.

Menurutnya, penetapan atau penggantian seorang pejabat pemerintahan juga patut ditentukan salah satunya oleh misi dan tujuan strategis lembaga yang akan diembannya.

"Presiden tentu punya penilaian sendiri apakah pimpinan yang ada sekarang masih tepat menjalankan misi dan tujuan baru atau tidak," ujar Sirojudin Abbas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/4).

"Jika dinilai sudah tidak tepat, maka penggantian atau reshuffle menjadi keharusan," sambungnya.

Lebih spesifik lagi, Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) ini menyebutkan corak pemilahan pejabat oleh Jokowi, yang diharpakan tidak hanya memakai pertimbangan politis tapi juga pertimbangan kualitatif.

"jika reshuffle kedua dilakukan, harapan saya, presiden akan mengutamakan kepantasan dan ketepatan kualifikasi  (meritokrasi) ketimbang representasi politik. Sebab, yang harus diprioritaskan adalah pencapaian misi dan tujuan strategis yang diinginkan Presiden," ucapnya.

"Dengan cara itulah, presiden akan bisa meninggalkan legacy kepemimpinan yang akan dikenang sepanjang sejarah bangsa ini," tandas Sirojudin Abbas.