Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Iran Panggil Duta Besar Portugal Untuk Memprotes Sanksi Uni Eropa

RABU, 14 APRIL 2021 | 06:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Portugal untuk Teheran, pemegang jabatan bergilir kepresidenan UE saat ini, terkait sanksi yang dijatuh blok itu kepada delapan pejabat tinggi dan tiga entitas Iran.

Kementerian Luar Negeri menyuarakan protes Iran kepada Duta Besar Carlos Costa Neves dengan mengatakan bahwa sanksi yang dikeluarkan di tengah pembicaraan Wina itu sama sekali tidak layak. UE mempolitisasi hak asasi manusia, sementara mereka sendiri pelaku pelanggaran itu.

Neves kemudian akan menyampaikan protes itu ke Brussel, seperti dilaporkan Iran Press, Selasa (13/4).


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Saeed Khatibzadeh, sebelumnya telah menyampaikan kekecewaan Iran terhadap sanksi tersebut.

Sebagai reaksi terhadap sanksi terbaru UE itu, Kementerian pun menangguhkan seluruh negosiasi yang sedang berlangsung dengan UE, termasuk tentang hak asasi manusia, dan seluruh kerja sama yang dihasilkan dari pembicaraan tersebut, terutama tentang terorisme, obat-obatan narkotika, dan pengungsi.

Khatibzadeh mengatakan bahwa tuduhan itu hanyalah klaim pribadi. Dalam keterangannya pada  UE adalah pengkhotbah HAM palsu yang hanya bermotif politik.

Pemerintah Iran sedang mempelajari langkah-langkah kontra-sanksi terhadap UE, yang akan diumumkan kemudian, di tengah pembicaraan JCPOA yang lagi-lagi menemukan kebuntuan.

IRNA melaporkan, UE pada Senin(12/4)  mengeluarkan komunike di mana mereka mengumumkan delapan pejabat Iran dan tiga yayasan telah ditambahkan ke daftar sanksi hak asasi manusia.

Sanksi itu diberikan atas tuduhan tindakan keras terhadap aksi demonstrasi pada November 2019. Sebanyak 1.500 orang tewas selama kurang dari dua minggu kerusuhan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan jumlahnya setidaknya 304. Iran menyebut jumlah korban yang dilaporkan itu "berita palsu".

Iran, yang telah berulang kali menolak tuduhan Barat atas pelanggaran hak asasi manusia, menolak sanksi Uni Eropa sebagai 'tidak valid'.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya