Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Iran Panggil Duta Besar Portugal Untuk Memprotes Sanksi Uni Eropa

RABU, 14 APRIL 2021 | 06:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Portugal untuk Teheran, pemegang jabatan bergilir kepresidenan UE saat ini, terkait sanksi yang dijatuh blok itu kepada delapan pejabat tinggi dan tiga entitas Iran.

Kementerian Luar Negeri menyuarakan protes Iran kepada Duta Besar Carlos Costa Neves dengan mengatakan bahwa sanksi yang dikeluarkan di tengah pembicaraan Wina itu sama sekali tidak layak. UE mempolitisasi hak asasi manusia, sementara mereka sendiri pelaku pelanggaran itu.

Neves kemudian akan menyampaikan protes itu ke Brussel, seperti dilaporkan Iran Press, Selasa (13/4).


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Saeed Khatibzadeh, sebelumnya telah menyampaikan kekecewaan Iran terhadap sanksi tersebut.

Sebagai reaksi terhadap sanksi terbaru UE itu, Kementerian pun menangguhkan seluruh negosiasi yang sedang berlangsung dengan UE, termasuk tentang hak asasi manusia, dan seluruh kerja sama yang dihasilkan dari pembicaraan tersebut, terutama tentang terorisme, obat-obatan narkotika, dan pengungsi.

Khatibzadeh mengatakan bahwa tuduhan itu hanyalah klaim pribadi. Dalam keterangannya pada  UE adalah pengkhotbah HAM palsu yang hanya bermotif politik.

Pemerintah Iran sedang mempelajari langkah-langkah kontra-sanksi terhadap UE, yang akan diumumkan kemudian, di tengah pembicaraan JCPOA yang lagi-lagi menemukan kebuntuan.

IRNA melaporkan, UE pada Senin(12/4)  mengeluarkan komunike di mana mereka mengumumkan delapan pejabat Iran dan tiga yayasan telah ditambahkan ke daftar sanksi hak asasi manusia.

Sanksi itu diberikan atas tuduhan tindakan keras terhadap aksi demonstrasi pada November 2019. Sebanyak 1.500 orang tewas selama kurang dari dua minggu kerusuhan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan jumlahnya setidaknya 304. Iran menyebut jumlah korban yang dilaporkan itu "berita palsu".

Iran, yang telah berulang kali menolak tuduhan Barat atas pelanggaran hak asasi manusia, menolak sanksi Uni Eropa sebagai 'tidak valid'.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya