Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Portugal untuk Teheran, pemegang jabatan bergilir kepresidenan UE saat ini, terkait sanksi yang dijatuh blok itu kepada delapan pejabat tinggi dan tiga entitas Iran.
Kementerian Luar Negeri menyuarakan protes Iran kepada Duta Besar Carlos Costa Neves dengan mengatakan bahwa sanksi yang dikeluarkan di tengah pembicaraan Wina itu sama sekali tidak layak. UE mempolitisasi hak asasi manusia, sementara mereka sendiri pelaku pelanggaran itu.
Neves kemudian akan menyampaikan protes itu ke Brussel, seperti dilaporkan
Iran Press, Selasa (13/4).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Saeed Khatibzadeh, sebelumnya telah menyampaikan kekecewaan Iran terhadap sanksi tersebut.
Sebagai reaksi terhadap sanksi terbaru UE itu, Kementerian pun menangguhkan seluruh negosiasi yang sedang berlangsung dengan UE, termasuk tentang hak asasi manusia, dan seluruh kerja sama yang dihasilkan dari pembicaraan tersebut, terutama tentang terorisme, obat-obatan narkotika, dan pengungsi.
Khatibzadeh mengatakan bahwa tuduhan itu hanyalah klaim pribadi. Dalam keterangannya pada UE adalah pengkhotbah HAM palsu yang hanya bermotif politik.
Pemerintah Iran sedang mempelajari langkah-langkah kontra-sanksi terhadap UE, yang akan diumumkan kemudian, di tengah pembicaraan JCPOA yang lagi-lagi menemukan kebuntuan.
IRNA melaporkan, UE pada Senin(12/4) mengeluarkan komunike di mana mereka mengumumkan delapan pejabat Iran dan tiga yayasan telah ditambahkan ke daftar sanksi hak asasi manusia.
Sanksi itu diberikan atas tuduhan tindakan keras terhadap aksi demonstrasi pada November 2019. Sebanyak 1.500 orang tewas selama kurang dari dua minggu kerusuhan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan jumlahnya setidaknya 304. Iran menyebut jumlah korban yang dilaporkan itu "berita palsu".
Iran, yang telah berulang kali menolak tuduhan Barat atas pelanggaran hak asasi manusia, menolak sanksi Uni Eropa sebagai 'tidak valid'.
