Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kemendikbud-Ristek merupakan buntut dari pengesahan UU Omnibus Law.
Pasalnya, peleburan itu dilakukan untuk mereset Kementerian Investasi yang akan dibentuk.
"UU omnibus Law itu seperti kita ketahui sangat banyak menyita perhatian bahkan korban di Indonesia. Diantara mereka (korban) misalnya Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, yang sekarang menghadapi persidangan di pengadilan karena dikait-kaitkan dengan tuduhan bahwa mereka melakukan keonaran," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Selasa (13/4).
"Jadi ini konsekuensi logis dari undang undang omnibus law itu. Kenapa Kementerian investasi ini dibutuhkan oleh Presiden untuk mengakselerasi suruh keperluan investasi," sambung Ray saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk '
Reshuflle Kabinet Sebagai Keniscayaan' pada.
Padahal, kata aktivis 1998 ini, hingga saat ini, pasca disahkannya UU Omnibus Law, belum pernah ada kabar baik terkait adanya lonjakan investasi yang akan masuk ke Indonesia.
"Itu kan jadi pertanyaan juga apakah UU Omnibus Law ini dengan sendirinya mendatangkan, bukan investasi yang masuk, tapi impor yang makin banyak masuk," cetusnya.
Atas dasar itu, pengamat politik jebolan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai cara berpikir Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan kebutuhan materiil ketimbang kebutuhan immateriil dalam menyikapi kebutuhan bangsa Indonesia.
"Kebutuhan material itu sandang pangan papan, kalau bahasa populer yang selama ini kita kenal, adalah kerja kerja kerja," kata Ray Rangkuti.
Ray bahkan menyebut watak kepemimpinan Presiden Jokowi tidak jauh berbeda dengan rezim orde baru Soeharto.
Menurutnya, cara pandang pembangunan materiil yang lebih ditekankan dibanding hal-hal yang bersifat immateriil.
"Artinya Pak Jokowi kurang lebih sama sebetulnya dengan model kepemimpinan Pak Harto dalam melihat kesuksesan itu dilihat secara fisikal. Jadi misalnya kalau jembatan banyak, (infrastruktur) banyak, itu banyak, artinya sukses lah. Kira-kira begitu," tuturnya.
"Sedikit banyak cara pandang dari pembangunan material ini yang membebankan hal-hal yang bersifat immateriil. Imateriil itu tadi kebebasan berpendapat, macam-macam dan seterusnya. Sedikit sedikit orang sekarang diadukan ke polisi dsb," sambungnya.
"Jadi, ini sangat mudah memahami kalau Pak Jokowi lebih membutuhkan Kementerian investasi dibandingkan dengan Kemenristek. Karena itu tadi, cara berpikirnya adalah kerja, kerja, kerja, bukan berfikir, berfikir, berfikir. Kira-kira begitu," demikian Ray Rangkuti.
