Berita

Moeldoko dipandang sangat perlu dicopot dari kabinet Jokowi/Net

Politik

Terkait Dengan Etik, Moeldoko Layak Dipertimbangkan Dicopot Dari Kabinet

SELASA, 13 APRIL 2021 | 21:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko layak dipertimbangkan untuk direshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu menyusul rencana reshuffle kabinet pasca peleburan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbud-Ristek.

Selain itu, saat ini juga ramai soal rencana pembentukan Kementerian Investasi.


Pasalnya, Kementerian Investasi inilah yang disebut-sebut menjadi latar belakang peleburan Kemendikbud-Ristek dan membuka peluang reshuffle kabinet.

"Terkait dengan etik, kalau dengan etik saya kira Pak Moeldoko layak untuk dipertimbangkan apakah beliau masih tetap mau bergabung sebagai kepala KSP atau sebaliknya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Reshuflle Kabinet Sebagai Keniscayaan' pada Selasa (13/4).

Ray menilai, manuver politik mantan Panglima TNI itu terhadap Partai Demokrat menjadi salah satu prasyarat untuk direshuffle.

Sebab, Moeldoko merupakan pejabat di lingkungan Istana Negara.

"(Moeldoko) mulai memikirkan aktivitasnya, politiknya lebih luas dari sekadar ketua KSP di kabinetnya Pak Jokowi," ujar aktivis 1998 ini.

Namun begitu, Ray Rangkuti masih belum yakin Presiden Jokowi akan mereshuffle Moeldoko karena harus mempertimbangkan keseimbangan politik.

"Kalau pun saya menyebut nama Pak Moeldoko, saya kira belum tentu juga Pak Jokowi akan melakukannya. Karena pertimbangan keseimbangan politik juga akan dilakukan oleh Pak Jokowi," tandasnya.

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer sebelumnya menyatakan Mensesneg Pratikno, Menkominfo Johny Plate, Mendag M Luthfi, dan Mentan Yasin Limpo layak direshuffle oleh Presiden Jokowi.

Mereka dinilai berpotensi direshuffle pasca peleburan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbud-Ristek.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya