Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani/Net

Politik

Kritik Keras Tempat Wisata Dibuka Saat Mudik Dilarang, PKS: Bikin Masyarakat Bingung!

SELASA, 13 APRIL 2021 | 19:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan pelarangan mudik lebaran 2021 berbuah kritik keras oleh Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan tersebut aneh.  

Pasalnya, di satu sisi pemerintah melarangan mudik namun membuka destinasi wisata. Hal ini, kata dia, akan membuat masyarakat bingung dan 'membandel' untuk tetap mudik.


"Kebijakan ini tujuannya apa? Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan?" kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4).

Netty meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan karena saat ini kasus Covid-19 Indonesia masih tinggi. Data per Minggu (11/4) kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.566.995 orang.
Menurut politisi PKS ini, jika memang pemerintah ingin mengendalikan Covid-19, maka seharusnya tempat wisata jangan dibuka.

"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut," katanya.

"Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata? Padahal vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer untuk mengatasi Covid-19 juga masih berjalan lambat," imbuhnya.

Kata Netty, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut bahwa hingga Senin (5/4) Indonesia telah menyuntikkan 12,7 juta dosis vaksin. Dan pembukaan wisata akan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

Namun, pada prakteknya tetap sangat sulit menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata.

"Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, maka sudah pasti tempat wisata akan membludak" tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya