Politikus PKS, Muhammad Nasir Djamil/Net
Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagai penerapan nomenklatur presiden terkait perampingan kementerian/lembaga seolah menunjukkan kalau pemerintah tidak peduli atas pengembangan riset dan teknologi di tanah air.
"Saya tidak terlalu tahu persis ya (alasan penggabungan), kemudian ada kesan seolah-olah kita tidak begitu care dengan upaya untuk meningkatkan teknologi dan riset kita. Indonesia itu masih jauh kondisinya, tertinggal dalam indeks inovasi global tahun 2020,†kata Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/4).
"Artinya seharusnya pemerintah lebih serius mengembangkan riset, karena riset ini menjadi motor penggerak pembangunan,†imbuhnya.
Menurut politikus PKS ini, meski ada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hal itu tidak cukup untuk menampung kebutuhan terhadap riset di Indonesia.
"Kan itu ada BRIN, namanya badan tentu berbeda dengan Kementerian, walaupun ada badan yang selevel dengan Kementerian. Badan itu organisasinya terbatas, SDM-nya juga terbatas, pendanaannya juga terbatas,†paparnya.
Sehingga legislator asal Aceh ini mempertanyakan alasan pemerintah melerbur Kemenristek dengan Kemendikbud. Padahal pengembangan riset dan teknologi di Indonesia sangat jauh tertinggal dengan negara lain. Misalnya saja dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-85 dari 131 negara sejak tahun 2018 tentang pengembangan riset. Bahkan di ASEAN ada di peringkat ke-7. Sementara di kawasan Asia Tenggara, Timur, dan Oceania, berada di peringkat ke-14 dari 17 negara
“Jadi ada apa yang salah sehingga kemudian dilebur atau dimerger, kemerinstek ini dengan kemendikbud. Ini sepeti orang yang kopiahnya itu sempit yang dikecilin kepalanya, bukan kopiahnya digedein,†tandasnya.
