HARI-HARI ini bukan saat yang membahagiakan. Wabah pandemi Covid 19 yang menyebar setahun lalu belum juga bisa diatasi dengan tuntas. Berita duka nestapa hadir tiap hari. Manusia seperti terpenjara di atas bumi.
Semuanya dibatasi. Kita rindu seperti burung yang bebas terbang. Kita iri pada tupai yang bebas melompat dari dahan ke dahan. Kita ingin kembali seperti ayam yang bebas berkeliaran mencari makan. Namun, apa pun yang terjadi, hidup tetap harus berlanjut.
Bermilyar-milyar orang menjadi korban pandemi Covid-19. Di antara itu yang terbanyak adalah warga miskin. Kemiskinan adalah sebuah derita. Covid-19 menambah derita itu. Hidup di tengah himpitan ekonomi, membuat warga miskin harus terus bekerja. Siang, malam, pagi mereka harus meninggalkan rumah untuk mencari penghidupan. Sementara di luar rumah virus Covid-19 sudah siap menyambut. Namun, apapun yang terjadi, hidup harus berlanjut.
Derita sudah seleher. Penderitan yang bertumpuk-tumpuk jelas tidak ada yang meminta. Pandemi ini bukan mimpi di siang bolong namun kenyataan yang harus dihadapi. Saat seperti inilah pemerintah diuji untuk menyelesaikan persoalan itu. Salah satu persoalan yang harus dijawab adalah kelangsungan hidup warga miskin. Sebelum pandemi warga miskin sehari-hari harus memikul derita dalam hidup karena sistem ekonomi tidak memihak mereka.
Sistem ekonomi saat ini hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki modal. Saat pandemi segelintir orang ini bisa menikmati segala kemudahan, sementara warga miskin harus berkelehi dengan acaman virus Covid 19.
Pandemi tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan, tapi juga sisi ekonomi. Wabah ini telah menghentikan aktifitas ekonomi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Beban hidup rakyat miskin yang disaat normal pun sudah cukup berat, saat ini semakin berat.
Pekerja sektor formal dipaksa kerja di rumah. Buruh formal dan informal di rumahkan, bahkan diputuskan hubungan kerjanya. Apabila tidak diatasi, situasi ini tentu akan menimbulkan kerawanan sosial. Komitmen pemerintah diuji. Jangan sampai warga miskin tidak percaya lagi kepada pemerintah sebagaimana sajak Wiji Thukul:
“Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati barangkali mereka putus asa."
Lewat sajak tersebut Wiji Thukul mengingatkan pemerintah jangan sampai rakyat putus asa. Apabila rakyat putus asa, maka banyak kemungkinan akan terjadi. Salah satu sebab putus asa ketika pemerintah hanya sibuk pidato sementara persoalan hidup semakin menghimpit. Bila derita sudah sampai seleher, apapun bisa dilakukan untuk mengatasinya.
Pandemi memang sangat menakutkan. Ia bukan hantu yang bergetayangan di siang hari. Ia ancaman yang begitu nyata yang bisa memukul sisi psikologis manusia: hidup tanpa harapan. Bila ini sudah terpukul maka membutuhkan berjuta cara untuk membangkitkannya. Hidup tanpa harapan serupa hidup para zombie, saat fisik manusia tampak utuh namun tidak ada jiwa di dalamnya. Salah satu yang bisa menyebabkan hilangnya harapan adalah derita yang tak tertanggungkan sebagaimana dialami warga miskin saat-saat pandemi.
Pukulan demi pukulan menghantam mereka tanpa jeda. Sudah gepeng, dipukul. Sudah penyet, dihantam. Sudah penyok, dipalu. Bila tidak segera diatasi, tinggal menunggu waktu untuk meledak karena kesabaran ada batasnya. Pada titik ini kehadiran pemerintah dinantikan. Sebagai pemegang otoritas ekonomi dan politik, pemerintalah yang bertangungjawab melindungi warga negaranya.
Ada dua bantuan yang harus disediakan. Pertama, bantuan tetap. Bantuan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Ketika ruang gerakan dibatasi dengan PSBB maupun aturan-aturan lainnya, tentu ruang gerak warga menjadi terbatas. Sementara warga miskin sebagian besar bekerja di luar rumah, baik sektor formal amupun informal. Mau tidak mau, kondisi ini harus diatasi dengan pemberian bantuan tetap kepada mereka agar bisa hidup dikala tak kerja. Berapa besarnya saudara/saudari? Rp. 1,4 juta sampai Rp. 2,2 juta. Jumlah itu hanya minimal. Artinya, bantuan tetap hanya pas untuk memenuhi kebutuan pokok: makan dan minum. Belum mencukupi untuk kebutuhan yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Maka dibutuhkan bentuk bantuan kedua, yaitu bantuan komponen.
Bantuan komponen bervariasi masing-masing keluarga. Sesuai dengan kebutuhan. Untuk keluarga yang ada anggota keluarganya yang hamil, maka bantuan komponen yang harus diberikan adalah bantuan ibu hamil. Biaya kehamilan dari awal sampai melahirkan ditanggung oleh pemerintah. Untuk keluarga yang ada lansia, bantuan komponen berupa tanggungan hidup untuk lansia yang jelas tidak bisa bekerja. Untuk keluarga yang ada anggota keluarganya disabilitas, pemerintah harus memberikan bantuan komponen kepada mereka. Batuan tetap dan bantuan komponen akan sangat membantu bagi warga miskin. Mereka tak memeninta belas kasihan. Mereka hanya perlu dipenenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga negara.
Siapa yang berhak menerima bantuan tersebut saudari/saudara? Tentu saja adalah seluruh warga miskin yang belum menerima PKH. Berdasarkan penelitian kami di DKI Jakarta, data menunjukan bahwa 45,84% warga menjawab telah menerima bansos PSBB Tahap 1 dari pemerintah DKI. Angka ini ditambah dengan 22,99% warga menyatakan telah menerima bansos lainnya dari pemerintah DKI. Kemudian dari pemerintah pusat, 21,58% warga mengaku telah menerima bansos dari presiden, dan 7,48% warga telah menerima bansos lainnya.
Dibandingkan dengan bansos dari pemerintah pusat, angka-angka bansos dari DKI ini tentu saja lebih tinggi, walau pun masih jauh dari angka ideal 100% efektif. Dari mereka yang mendapat bantuan, yang terbanyak mendapatkan bantuan dengan isi sekitar 5-6 jenis (19,52% dan 23,55%). Namun yang mengejutkan, jumlah warga yang menerima hanya satu jenis pun cukup signifikan, yaitu 19,84%.
Namun bantuan tersebut ternyata tidak mencukupi. Walaupun bantuan diberikan setiap dua minggu, pada kenyataannya bantuan yang diterima sebagian besar habis dikonsumsi dalam waktu singkat. Sebagian besar responden (70,16%) menyatakan bahwa bantuan yang mereka terima habis dalam waktu kurang dari satu minggu saja. Bahkan 10,75% menyebutkan bahwa bantuan habis dalam waktu 1-2 hari saja. Jenis isi bantuan yang paling cepat habis ternyata adalah beras (61,35%) dan mie instan (20,31%). Walaupun jumlahnya paling banyak di antara isi bantuan lainnya, tapi ternyata kedua jenis ini paling cepat habis.
Itulah kenyataan di lapangan saudari/saudara, bukan karangan. Jadi bukan mengada-ada. Itulah mengapa harus dituntut adanya PKH lokal. Singkatnya, PKH lokal adalah mengadopsi Program Keluarga Harapan pemerintah pusat. Tujuannya memberikan jaminan kepada warga miskin selama masa pandemi.
Tentu masalah yang timbul adalah dana. Namun hal ini bisa ditepis ketika kita melihat APBD masing-masing daerah. Bila merujuk APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 84, 196 trilyun tentulah sangat mencukupi untuk penerapan PKH Lokal. Dengan skema bantuan Rp. 1.400.000/perbulan, hanya dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1,1 trilyun. Sementara dengan skema bantuan Rp. 2.400.000/bulan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 2,1 trilyun. Dengan anggaran yang dibutuhkan seperti itu, maka APBD DKI Jakarta sangat mencukupi. Jadi tidak ada alasan untuk menolak tuntutan PKH lokal.
Tuntutan ini tidak akan terwujud bila tidak ada persatuan. Oleh karena itu, kami mengajak siapa saja yang peduli kepada nasib warga miskin untuk menyerukan tuntutan pemberian PKH lokal kepada warga miskin. Bila rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, maka bila kita bersatu tuntutan akan terpenuhi. Satukan tekad dan tuntutan: PKH lokal untuk warga miskin!
Dika Moehammad
Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
