Rusia Dan China Jadi Penghambat Penanganan Kudeta Militer Myanmar

Rusia dan China telah menghambat komunitas internasional untuk bersatu dan menanggapi kudeta militer di Myanmar.

Begitu yang disampaikan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell dalam sebuah unggahan di blog-nya pada Minggu (11/4), seperti dikutip Reuters.

Menurut Borrell, persaingan geopolitik di Myanmar membuat komunitas internasional sulit menemukan kesamaan.

"Tidak mengherankan jika Rusia dan China memblokir upaya Dewan Keamanan PBB, misalnya untuk memberlakukan embargo senjata," ujarnya.

"Tapi kita punya kewajiban untuk mencobanya," tambah dia.

China dan Rusia diketahui memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Myanmar yang disebut sebagai Tatmadaw. Keduanya merupakan pemasok senjata terbesar untuk Myanmar.

Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya yang ditahan oleh militer, tetapi tidak mengutuk kudeta yang dilakukan.

Sejak kudeta pada 1 Februari, pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 700 pengunjuk rasa, termasuk 46 anak-anak.

Uni Eropa sendiri tengah menyiapkan sanksi baru bagi peneliti dan perusahaan milik militer Myanmar.

Pada Maret, Uni Eropa telah menyetujui serangkaian sanksi terhadap 11 orang yang terkait  dengan kudeta termasuk panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing.