Berita

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro/Net

Politik

Bambang Brodjonegoro Minta Maaf Selama Ini Kemenristek/BRIN Tidak Jelas

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 21:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Curahan hati disampaikan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro seiring keputusan pemerintah menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek.

Bambang mengatakan, selama ini kementerian yang dipimpinnya dirasa tidak berada pada posisi yang jelas.

BRIN, kata dia, seharusnya memiliki tugas sharing fasilitas, sharing resources, termasuk sharing SDM dengan kementerian lain, salah satunya Kemendikbud. Usulan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan telah ditandatangani pada 31 Maret 2020 silam.


“Tapi unfortunately, sampai setahun kemudian Perpes tersebut tidak pernah diundangkan oleh Kemenkumham. Sudah ditandatangani harusnya sudah efektif, tapi tidak pernah diundangkan," kata Bambang dalam Forum Diskusi Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi, di akun Youtube Ikatan Alumni Program Habibie Channel, Minggu (11/4).

“Jadi boleh dibilang saya setahun ini menjalankan aktivitas dengan (tidak jelas), tidak juga dengan Plt karena basically kalau tidak ada organisasi, tidak ada Plt. (ibarat) Tidak ada kotaknya ya tidak ada orangnya,” imbuhnya.

Pihaknya pun meminta maaf kepada seluruh staf di Kemenristek/BRIN lantaran selama 1,5 tahun bekerja, Kemenristek/BRIN tidak memiliki status yang jelas. Padahal presiden sudah mengamini adanya kementerian tersebut.

“Jadi kalau di sini ada para peserta yang dari ristek BRIN, pertama saya mohon maaf karena selama setahun mereka tidak punya status yang jelas. Tapi saya juga terima kasih karena sebagai relawan akhirnya mereka tetap kerja as if kementerian ini lengkap. Jadi ini yang harus saya lewati dalam setahun,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya