Menteri BUMN Erick Thohir/Net
Menteri BUMN Erick Thohir harus segera memberhentikan Komisaris Independen PT Pelni (Persero) Dede Kristia Budiyanto, orang yang dianggap paling bertanggungjawab atas pelarangan rencana Pengajian Ramadhan Online dan menghukum secara admisntratif karyawan Pelni yang menggagas acara tersebut.
Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/4).
"Peristiwa ini membuat umat Islam di Indonesia yang hendak memasuki bulan Ramadhan dengan khusyuk menjadi terganggu, resah," ujar mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu.
Melihat cara dan gaya komisaris Pelni itu mengumkan pelarangan Kajian Ramadhan tanpa alasan yang jelas dan masuk akal kecuali tuduhan (tanpa bukti) radikal, mengesankan yang bersangkutan mengidap "Islamphobia" yang akut.
Ditegaskan Adhie Massardi, Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi orang-orang yang Islamphobia, apalagi menempati posisi pejabat publik, seperti BUMN sebagai milik negara.
Di Indonesia yang menganut negeri Pancasila tidak boleh ada ruang bagi yang miliki phobia terhadap agama apapun, apalagi phobia terhadap agama mayoritas.
"Kita tidak mungkin bisa membayangkan ada pejabat yang Hinduphohia di India, Budhaphobia di Myanmar, atau Kristenphobia di negara-negara Eropa," imbuh Adhie Massardi.
Maka, lanjut dia, penting bagi Erick Tohir untuk segera menyelesaikan skandal "Islamphobia" di PT Pelni.
"Kalau bisa lekas selesaikan kasus ini, bisa menjadi angin buritan yang bisa cepat mendorong gerak politik Erick menjadi "nakhoda" NKRI," terang Adhie Massardi.
"Sebaliknya, jika tidak sanggup mengatasi pelarangan ilegal Pengajian Ramadhan Pelni, dan umat Islam bereaksi lebih keras, kasus ini bagi Erick Tohir bisa menjadi seperti KMP Tampomas II, kapal muatan penumpang milik Pelni yang pada awal 1981 terbakar dan tenggelam di Kepulauan Masalembo, Laut Jawa," ucapnya menambahkan.
