Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net
Isu reshuffle sudah di depan mata karena DPR telah menyetujui usulan pemerintah terkait penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, juga menyetujui adanya pembentukan Kementerian Investasi.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo. Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.
Selain itu, kata Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.
"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto kepada wartawan, Sabtu (10/4).
Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," jelasnya.
Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati, Hasto mengatakan bahwa keduanya memang rutin bertemu.
"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," katanya.
Namun, Hasto kembali menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.
"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," pungkas Hasto.
