Berita

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu dalam diskusi virtual Polemik Trijaya FM bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu, 10 April/Repro

Politik

Ditanya Kinerja Menteri Jokowi, Masinton: Harusnya Reformasi Birokrasi Dibetulkan!

SABTU, 10 APRIL 2021 | 13:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja para menteri Presiden Joko Widodo di periode keduanya kembali mendapat evaluasi dari DPR.

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu ditanya mengenai hal ini, dalam diskusi virtual Polemik Trijaya FM bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4).

Menurutnya, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju masih belum maksimal merealisasikan reformasi birokrasi yang menjadi kampanye dan dicita-citakan Jokowi.


"Harusnya kan ini memang jadi momentum ya. Harusnya memang reformasi birokrasi kita harus terus dibetulkan, sehingga kendala-kendala birokratis di bawah itu bisa ditembus," ujar Masinton.

Politisi PDIP ini kemudian mengungkit apa yang selalu disampaikan Jokowi dalam setiap pidato dan arahannya. Di mana, Kepala Negara selalu meminta para menterinya bergerak cepat dalam merealisasikan program kerja kabinet dan pemerintahan.

"Presiden menyampaikan supaya menteri-menterinya cepat bergerak, bertindak memimpin kementeriannya dalam mengeksekusi program-program di masyarakat bisa terealisasi," katanya.

Maka dari itu, Masinton mengantisipasi kendala-kendala dari para menteri Jokowi yang mungkin saja akan menghambat kerja-kerja pemerintahan untuk masyarakat.

"Presiden kan selalu memotivasi itu. Tentu memang hambatan-hambatan birokrasi menjadi satu kendala. Ini harus dilakukan peran terobosan tanpa melakukan moral hazard atau bahkan pelanggaran hukum dalam merealisasi program tersebut," demikian Masinton Pasaribu.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya