Survei IPO: Kepuasaan Masyarkat Terhadap Jokowi Jomplang Dengan Maruf Amin

Kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat tingkat kepuasaan yang berbeda dalam hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO).

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, kinerja Jokowi mendapat kepuasan yang cukup tinggi dari 1.200 responden survei yang dilaksanakan pada akhir Maret hingga awal April 2021.

"Kepuasan terhadap kinerja Presiden (Jokowi) ada 56 persen masyarakat menilai bahwa kinerja presiden sangat puas. Sementara hanya 37 yang menyatakan tidak puas," ujar Dedi dalam diskusi virtul Polemik Trijaya FM bertajuk 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024', Sabtu (10/4).

Jika dilihat dari tiga bidang kinerja politik Jokowi yang disajikan IPO, Dedi menyebutkan bahwa tingkat kepuasaan masyarakat terhadapnya masih cukup tinggi.

Di mana, dalam bidang sosial sebanyak 58 persen responden puas dengan Jokowi. Kemudian, sebanyak 55 persen responden puas dengan kinerja Jokowi di bidang ekonomi.

"Dan bidang politik hukum rendah, 43 persen. Artinya, lebih besar yang menyatakan tidak puas, yaitu sebesar 49 persen,"sambung Dedi.

Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat yang mengikuti survei ini terhadap Maruf Amin justru bisa dikatakan jomplang, jika dibandingkan dengan perolehan Jokowi.

"Wakil presiden hanya mendapatkan nilai kepuasan dari perspektif publik itu 36 persen,.sementara 51 persen menyatakan tidak puas," tutur Dedi.

"Begitu juga dipecahkannya di bidang sosial menyatakan puas hanya 40 persen adanya keterlibatan wapres, bidang ekonomi sangat rendah 29 persen, kemudiqn bidang politik dan hukum hanya 38 persen," sambungnya.

Dari tingkat kepuasan Jokowi dan Maruf Amin yang berbeda ini, Dedi menyatakan bahwa hasil surveinya memiliki pesan untuk pihak Istana agar bisa melakukan kerja-kerja kolektif. Utamanya antara presiden dan wapres.

"Artinya sekarang orang melihat bahwa Presiden Joko Widodo bekerja tidak melibatkan Wakil Presiden (Maruf Amin). Begitu juga Wakil Presiden (Maruf Amin) mungkin bekerja tidak berani untuk menunjukkan ke publik sehingga tidak diketahui," demikian Dedi Kurnia Syah menambahkan.