Kadin Sambut Baik Wacana BKPM Jadi Kementerian Investasi

Wacana perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi disambut positif sejumlah pihak.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Industri Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoe mengatakan, wacana tersebut merupakan suatu terobosan yang baik untuk menyelesaikan problem investasi antar kementerian.

"Ini suatu terobosan," kata Juan dalam diskusi virtual Smart FM bertajuk "BKPM Jadi Kementerian Investasi?", Sabtu (10/4).

"Sementara ini simpul hubungan antara kementerian tidak pernah bisa match karena orang lakukan investasi daftar di BKPM. Begitu dia lakukan investasi peraturannya ada di kementerian sektoral, Kemenperin, Kementan, Kemendag," sambungnya.

Juan menambahkan, kewenangan BKPM itu boleh dibilang tidak bisa menjamin investor akan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk suplay chain (rantai pasok) kebutuhan bahan baku industri.

"Nah, ini yang menjadi perdebatan antara perindustruan, pertanian dan juga perdagangan," tuturnya.

"Jadi semua yang sudah investasi daftar hanya sekadar daftar (di BKPM)," imbuhnya.

Juan juga menyebutkan, sejak era Orde Baru alur mengenai investasi berada dalam satu kesatuan utuh sebuah institusi. Hal itu antara lain agar para investor mendapatkan jaminan dan keamanan.

"Pemerintah di zaman orde baru juga melakukan hal yang sama bahwa Menteri Investasi dan Penanaman Modal itu di bawah satu atap. Karena kita sedang mencari investor untuk masuk ke Indonesia," kata Juan.

"Nah ini perlu kementerian. Sehingga kewenangannya dia bisa menjadi simpul problem yang saat ini ada," pungkasnya.

Selain Juan, turut hadir narasumber lain dalam dia tersebut yakni pengamat ekonomi politik Fachry Ali, anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji, dan pengamat APBN Hawali Rizky.