Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono/Net
Dibiarkannnya manuver politik Moeldoko oleh Presiden Joko Widodo memberikan sinyal kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk waspada terhadap gerakan serupa di kemudian hari.
Demikian saran Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/4).
Kata Umam, diamnya Presiden Jokowi merespons upaya kudeta Moeldoko terhadap Partai Demokrat tidak baik untuk pendidikan demokrasi.
Cueknya Jokowi memberikan sinyal pada AHY untuk terus mewaspadai upay perebutan kepemimpinan Partai Demokrat.
"Jika memang tidak ada ketegasan sikap dari Istana Presiden, maka sebaiknya AHY perlu terus waspada," demikian kata Umam.
Pendapat Dosen Universitas Paramadina ini, terkait dengan gugatan Moeldoko ke PTUN akan menunjukkan sejauh mana indepensi pengadilan menghadapai Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak yang diinisiasi oleh mantan Panglima TNI era SBY itu.
"Apakah benar-benar bisa lepas dari intervensi dan tekanan kekuasaan atau tidak. Sementara sejarah politik di Indonesia menujukkan kecenderungan, pihak-pihak yang didukung oleh elemen pemerintah, biasanya dimenangkan pengadilan," demikian kata Umam.
Saran Umam kepada AHY, sebaiknya tidak merasa aman terlebih dahulu.
Pengamatan Umam, penolakan pengajuan hasil KLB versi Moeldoko merupakan babak awal dinamika politik di Partai berlambang mercy itu.
"Karena pengesahan SK Kemenkumham baru babak satu dari proses lanjutan sengketa politik, yang meliputi gugatan tingkat pertama (PN atau PTUN) dan langsung menuju kasasi di MA," demikian kata Umam.
Di akhir perbincangan, Umam menyarankan AHY untuk fokus melakukan kerja politik hukum.
"Dan betul-betul mengawal proses gugatan dan putusan pengadilan," demikian kata Umam.
