Waketum DPP PKB, Jazilul Fawaid/RMOL
Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Tahun lalu, Pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi. Sebabnya, pemerintah setempat tidak membuka akses masuk dari negara lain akibat pandemi Covid-19.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua MPR RI fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, dalam kondisi uzur syar'i, memang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajiban haji.
"Apakah hari ini uzur syar'i Corona ini sudah hilang atau belum, ini masalahnya. Kalau lihat dari statistik, itu belum hilang," kata Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid, Jumat (9/4).
Gus Jazil berharap , Kementerian Agama, bisa melakukan lobi tingkat tinggi kepada Pemerintah Arab Saudi.
Dengan lobi itu, pelaksanaan haji tahun ini bisa digelar. Sebab, jika harus kembali ditiadakan seperti tahun lalu maka jumlah antrean calon jamaah akan semakin panjang.
"Kepastian keberangkatan jemaah haji akan mempengaruhi persiapan yang dibutuhkan. Ingat, rombongan haji merupakan delegasi bangsa yang membawa nama baik negara, serta berpengaruh terhadap citra kita di tingkat internasional," kata dia.
Selain itu, Politikus PKB itu berharap, Pemerintah RI bisa memperjuangkan kuota haji agar tidak dikurangi, meskipun Pemerintah Arab Saudi berencana memberlakukan pembatasan jumlah jamaah haji untuk melindungi keselamatan jamaah.
"Urusan haji ini adalah urusan diplomasi. Misalnya kuota itu urusannya diplomasi. Bapak Zainut (Zainut Tauhid Sa'adi) sebagai Wakil Menteri Agama dikatakan canggih jika kuotanya bertambah. Jadi ada sisi yang lain namanya sisi diplopatik antara Indonesia dengan Arab Saudi," tuturnya.
Ia menambahkan, jika pembatasan yang dilakukan Arab Saudi misalnya dari kuota jamaah tahun lalu sebanyak 230.000, kemudian yang boleh berangkat tahun ini hanya 10 persen atau sekitar 23.000 jamaah saja, sebaiknya pelaksanaan ibadah haji tahun ini ditiadakan saja.
Argumentasi Jazil, hal itu justru akan menimbulkan persoalan bagi calon jamaah haji dan pemerintah untuk menentukan siapa calon jamaah yang bisa diberangkatkan.
"Tapi kalau masih 50 persen, itu masih bisa dipertimbangkan," katanya.
Gus Jazil juga berharap, agar Pemerintah tidak menaikkan biaya haji dengan alasan biaya protokol kesehatan (prokes).
"Saya mendengar juga tapi masih selentingan, akan ada tambahan biayanya karena soal kesehatan dan lain-lain, mestinya jangan tambah biaya. Itu kan urusan penyelenggara, kenapa buka. Kita nggak tahu ada corona, masalahnya Anda (Pemerintah) menjadi pelayan, penyedia, penyedia jasa, apapun risikonya ya jangan tambah," tuturnya.
Menurutnya, ibarat transaksi jual beli, tidak bisa sebuah akad dalam transaksi tiba-tiba di tengah jalan ada penambahan biaya.
