Berita

Objek wisata Keoang Mas di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta/Net

Politik

Ingat Keppres Soeharto, Trubus Rahardiansyah: Pengambilalihan TMII Sudah Tepat, Tapi Kenapa Baru Sekarang?

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 12:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita dinilai Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, sebagai satu langkah yang tepat meskipun terkesan terlambat.

"Menurut saya pengambilalihan itu sudah tepat. Cuman seharusnya dari dulu, kenapa baru sekarang," ujar Trubus saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/4).

Trubus menerangkan, 44 tahun yang lalu Presiden RI kedua, Soeharto, sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) 51/1977 yang menegaskan bahwa penguasaan TMII merupakan hak negara.


"Dikeluarkan Presiden Soeharto juga bahwa Taman Mini itu milik negara, cuman pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita," jelasnya.

Akan tetapi, Trubus pun sepakat dengan alasan pemerintah yang akhirnya berkeputusan mengambilalih TMII. Yaitu, karena selama 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengalola objek wisata ini tidak pernah ada setoran pajak yang masuk kepada negara.

"Uangnya dipakai sendiri, itu yang menjadi masalah. Sementara belakangan ini, ketika Yayasan Harapan Kita kondisinya gonjang ganjing masalah cash flow juga, itu banyak gedung-gedung yang rusak, fasilitas juga enggak menarik lagi. Apalagi generasi muda sekarang sudah enggak tertarik ke Taman Mini, ini realitas yang terjadi," ucapnya.

"Kepemimpinan Pak Jokowi harusnya mengambil ini sejak awal, jangan baru sekarang diambil, sudah di era kepemimpinan yang kedua. Kenapa dulu enggak berani, itu kan punya negara? Jadi menurut saya ini juga menjadi pertimbangan," demikian Trubus Rahardiansyah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya