Menteri Sosial RI Tri Rismaharani/Net
Kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharani ke NTT saat banjir melanda daerah tersebut diwarnai dengan aksi Mensos yang memarahi Tagana dan Relawan Sosial. Pasalnya, Tagana dan Relawan Sosial dinilai kurang proaktif dalam mempercepat pemulihan kondisi para penyintas.
Pengamat politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan, mantan Walikota Surabaya itu seharusnya tidak perlu memarahi tim relawan yang membantu penanganan banjir bandang di NTT, tapi harus introspeksi diri.
"Bu Risma ini kan Mensos, dan Tagana adalah salah satu unsur dalam Kementerian Sosial. Harusnya dia intropeksi diri dulu. Apakah ketidakproaktifan ini dari sisi SDM-nya atau manajemennya," ujar Herry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/4).
Lebih lanjut Herry menyampaikan agar Risma tidak hanya berfokus pada hal-hal yang sifatnya pencitraan. Menteri asal PDIP itu sebaiknya tidak perlu melakukan pencitraan, tapi lebih pada melakukan pembenahan di internal Kemensos.
"Saya lihat gayanya Risma ini cenderung mengadopsi gayanya saat jadi Walikota. Baiknya setelah menjadi Mensos pembenahan itu bukan fokus pada pencitraan. Risma harus lakukan upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan terutama menyelesaikan persoalan bencana dengan cepat dan efektif," tuturnya.
Selain itu, Herry juga menyesalkan sikap Risma yang tidak melihat kondisi ini sebagai evaluasi pada kementerian yang sedang dipimpin.
"Risma sibuk marah, marahin bawahannya sendiri, lah dia kan pimpinan. Harusnya mengevaluasi kementeriannya apakah sudah mampu mengelola SDM yang berkecimpung di penanganan bencana mulai dari pelatihan, pendidikan hingga honorarium. Faktor ini juga akan mempengaruhi kinerja di lapangan," sesalnya.
Herry pun menerangkan agar Risma jika benar-benar memiliki dedikasi dan komitmen membenahi masalah sosial maka dimulai dari Kementerian Sosial dan jajaran di bawahnya seperti Dinas Sosial.
"Mau membenahi ya harus dari kementeriannya dan dari dinsosnya. Jika Risma pada praktiknya setiap saat turun seperti itu. Ada berapa wilayah yang harus dia benahi bila menggunakan pendekatannya seperti gayanya di Surabaya. Yang ada Risma tidak mampu mengelola kementerian ini dengan optimal," tandasnya.
Terakhir, Herry justru menyarankan agar Risma ini mendorong kebijakan masalah sosial harus ditangani oleh profesional.
"Hampir di seluruh Indonesia, pola penanganan masalah sosial dilakukan kurang efektif. Faktornya ya SDM-nya bukan orang yang tepat. Tidak profesional karena latar belakangnya bukan dari pekerja sosial," pungkasnya.
