Gubernur Banten: Mudik Dilarang Wisata Dibolehkan, Pemda Yang Kesulitan

Kebijakan Pemerintah Pusat yang melarang mudik tapi memperbolehkan objek wisata dibuka selama hari raya Idul Fitri 2021 dapat kritikan pedas dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Menurut pria yang akrab disapa WH ini, kebijakan tersebut saling bertolak belakang. Dan justru akan membuat Pemerintah Daerah kesulitan dalam melakukan pencegahan serta penanganan Covid-19.

"Jadi, Covid-19 dan ekonomi seperti dua sisi mata uang. Harusnya pilihannya satu (kebijakan). Dilarang ya dilarang, sudah. Kalau mudik dilarang, tapi wisata dibolehkan, yang kesulitan Pemerintah Daerah," tegas WH di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (8/4).

Lanjut WH, ketika dua kebijakan tersebut diberlakukan secara bersamaab maka dipastikan daerah pusing dalam melaksanakan impelementasinya di lapangan.

"Kalau di pantai bagaimana ngatur protokol kesehatanya, ini kan menimbulkan persoalan bagi kita," jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Disampaikan WH, sesuai fakta di lapangan, wisatawan terkadang tidak hanya datang dari luar daerah seperti Jakarta, melainkan wisatawan lokal hingga dari kampung-kampung memusatkan liburan di berbagai destinasi wisata di Banten.

"Datang dari kampung-kampung, masyarakat kalau sudah Lebaran kegerahan makan daging, sate, dan ketupat sayur dibuka baju, dari rumah lalu lari ke pantai berkerumun di situ," ungkapnya.

Sehingga, berkaca pada tahun pertama pandemi Covid-19 di mana destinasi wisata dipenuhi wisatawan domestik, penerapan protokol kesehatan secara disiplin sangat sulit dilaksanakan.

Meski sudah memperketat protokol kesehatan tidak mungkin pula Satgas Covid-19 mengontrol seluruh destinasi wisata di Banten. Mengingat destinasi wisata cukup banyak.

"Tahun lalu, kan banyak dari wisata domestik, bagaiamana cara menanganinya, ini juga masalah. Protokol kesehatan sudah ada, sudah punya cara menangani, tapi kita tidak mungkin (maksimal). Inilah yang menjadi persoalan kita dalam menata Prokesnya," demikian Wahidin Halim.