Berita

Gubernur Banten, Wahidin Halim/RMOLBanten

Politik

Gubernur Banten: Mudik Dilarang Wisata Dibolehkan, Pemda Yang Kesulitan

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 08:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kebijakan Pemerintah Pusat yang melarang mudik tapi memperbolehkan objek wisata dibuka selama hari raya Idul Fitri 2021 dapat kritikan pedas dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Menurut pria yang akrab disapa WH ini, kebijakan tersebut saling bertolak belakang. Dan justru akan membuat Pemerintah Daerah kesulitan dalam melakukan pencegahan serta penanganan Covid-19.

"Jadi, Covid-19 dan ekonomi seperti dua sisi mata uang. Harusnya pilihannya satu (kebijakan). Dilarang ya dilarang, sudah. Kalau mudik dilarang, tapi wisata dibolehkan, yang kesulitan Pemerintah Daerah," tegas WH di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (8/4).

Lanjut WH, ketika dua kebijakan tersebut diberlakukan secara bersamaab maka dipastikan daerah pusing dalam melaksanakan impelementasinya di lapangan.

"Kalau di pantai bagaimana ngatur protokol kesehatanya, ini kan menimbulkan persoalan bagi kita," jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Disampaikan WH, sesuai fakta di lapangan, wisatawan terkadang tidak hanya datang dari luar daerah seperti Jakarta, melainkan wisatawan lokal hingga dari kampung-kampung memusatkan liburan di berbagai destinasi wisata di Banten.

"Datang dari kampung-kampung, masyarakat kalau sudah Lebaran kegerahan makan daging, sate, dan ketupat sayur dibuka baju, dari rumah lalu lari ke pantai berkerumun di situ," ungkapnya.

Sehingga, berkaca pada tahun pertama pandemi Covid-19 di mana destinasi wisata dipenuhi wisatawan domestik, penerapan protokol kesehatan secara disiplin sangat sulit dilaksanakan.

Meski sudah memperketat protokol kesehatan tidak mungkin pula Satgas Covid-19 mengontrol seluruh destinasi wisata di Banten. Mengingat destinasi wisata cukup banyak.

"Tahun lalu, kan banyak dari wisata domestik, bagaiamana cara menanganinya, ini juga masalah. Protokol kesehatan sudah ada, sudah punya cara menangani, tapi kita tidak mungkin (maksimal). Inilah yang menjadi persoalan kita dalam menata Prokesnya," demikian Wahidin Halim.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

UPDATE

Cuma Rebut 1 Gelar dari 4 Turnamen, Ini Catatan PBSI

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:37

Anggaran Dipangkas Belasan Triliun, Menag: Jangan Takut!

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:31

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,03 Persen Sepanjang 2024

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:23

Aset Raib ID Food Ancam Asta Cita Prabowo

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:13

Persoalkan Penetapan Tersangka, Tim Hukum Hasto Ungkap Sprindik Bocor

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:10

Setelah Identifikasi, Jasa Raharja Pastikan Salurkan Santunan Kecelakaan GTO Ciawi

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:59

Truk Pengangkut Galon Kecelakaan, Saham Induk Aqua Anjlok Merosot 1,65 Persen

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:57

Komisi V DPR Minta Polisi Investigasi Perusahaan Aqua

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:51

Partai Buruh Geruduk Kantor Bahlil Protes LPG 3 Kg Langka

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:41

DPR Siap Bikin Panja Imbas Laka Maut Truk Galon Aqua

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30

Selengkapnya