Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawat/Net

Politik

Dorong Penerapan Sistem Ekonomi Islam, Sri Mulyani Sudah Hijrah?

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 08:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) saat ini dianggap mulai menebar pesona kepada umat Islam di Indonesia dengan terus menggaungkan sistem ekonomi Islam.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi pernyataan SMI yang menyebut ekonomi Islam bisa melepaskan Indonesia dari middle income trap.

"Setelah ekonomi neoliberal tidak sanggup berjaya digempur pandemi Covid-19, kini ekonom-ekonom neoliberal seperti Sri Mulyani sedang gencar menebar pesona 'bujuk rayu' umat Islam terutama di Indonesia," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/4).


Menurut Satyo, masyarakat patut curiga jika SMI yang dinilai selama ini memiliki mindset mengharamkan keadilan dalam ekonomi dan berdagang "bunga" dalam memburu utang, mendadak mulai mendorong untuk menerapkan ekonomi Syariah.

"Orang yang selama ini justru membuat kebijakan yang sangat memudahkan para investor asing 'memburu rente', dengan memberikan konsesi begitu bebas dan mengeruk keuangan bangsa Indonesia dengan status investor dengan investasi tidak langsung yaitu hanya bermain di pasar uang dan pasar modal," jelas Satyo.

Selain itu, lanjt Satyo, SMI selalu memiliki agenda asing. Hal itu bisa dilihat setiap kebijakan SMI yang selalu berkoordinasi dengan 'maha gurunya', yaitu World Bank.

"Rasionalisasinya selalu dikemas dengan UU, PP, PMK hingga terkesan legal konstitusional, tidak heran memang begitu lah gaya kaum neoliberal," tegas Satyo.

Dengan demikian, Satyo merasa heran jika saat ini SMI ingin menggunakan sistem ekonomi Islam.

"Jadi aneh sekarang dia (SMI) sangat peduli dengan ekonomi syariah, atau mungkin SMI sudah hijrah?" pungkas Satyo.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya