Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo/Repro

Politik

Menteri Tjahjo: Beban Anggaran Nambah Rp 3 T Per Bulan Kalau Semua Honorer Diangkat PNS

KAMIS, 08 APRIL 2021 | 20:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, ada aturan yang membatasinya. Selain itu, dari sisi anggaran, pengangkatan PNS bisa naik Rp 3 triliun per bulan.

Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI membahas Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).


"Apabila yang tidak lolos seleksi masih 438 ribuan diangkat langsung menjadi PNS, maka beban anggaran bertambah menjadi Rp 3 triliun lebih per bulan untuk belanja pegawai, ini minus pensiun," kata Tjahjo di Ruang Rapat Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4).

Tjahjo menuturkan, selama kurun waktu 2005-2014, pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi. Lalu, pada 2018 pemerintah telah menetapkan kebijakan mengikutsertakan tenaga honorer eks THK-2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus dan yang berhasil lulus saat itu sebanyak 6.811 orang.

"Selanjutnya 2019 dilakukan seleksi PPPK bagi tenaga honorer eks THK-2 yang memenuhi syarat. Yang dinyatakan berhasil lulus sejumlah 51.293 orang yang ada," demikian Tjahjo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya