Ilustrasi lalu lintas/Net
Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pencegahan mudik lebaran 2021 yang telah dilarang pemerintah pusat.
Seperti di Jawa Barat, Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar memilih untuk melakukan pendekatan di lapangan, berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 serta Dishub Kabupaten Kota.
Kepala Dishub Jabar, Hery Antasari menjelaskan, koordinasi tersebut penting lantaran larangan mudik tidak hanya dalam konteks perhubungan, melainkan dengan sektor kesehatan maupun pengendalian sebaran Covid-19.
"Kedua konteks tersebut yang akan kami koordinasikan dengan Satgas Covid-19 agar kota/kabupaten agar bisa segera siap," jelas Hery diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (8/4).
Berdasarkan data Pusat Litbang Kemenuhub yang diterima Dishub Jabar, sekitar 83 juta warga di Indonesia yang biasanya melakukan mudik tahunan, di mana 52 juta jiwa ada di Pulau Jawa.
Dari angka tersebut, ada sekitar 10,3 juta berasal dari Jabodetabek, di mana 4 juta merupakan warga Jabar. Sedangkan dari Jawa Barat sendiri ada sekitar 13 juta. Artinya ada sekitar 17 juta warga Jabar yang diprediksi akan melakukan mudik.
"Adanya pandemi Covid-19 saat ini dari total pemudik ada sekitar 11 persen masih berencana mudik meski sudah ada larangan dari pemerintah," tambahnya.
Oleh karena itu, penting dilakukan upaya antisipatif kepada masyarakat yang nekat mudik. Pasalnya, di setiap daerah telah mendapatkan persentase hasil survei pemudik yang akan menuju kabupaten/kota di Jabar.
"Yang paling tinggi tetap Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bogor, Kuningan, Cirebon, Garut, dan Sukabumi. Urutannya seperti itu, kalau dari besaran jumlah pemudik," lanjutnya.
Data tersebut diharapkan diperhatikan setiap kota untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Dishub Jabar sendiri akan melakukan pendekatan perhubungan. Konteks kesehatan, ekonomi, dan lainnya akan berkoordinasi dengan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar.
"Saya kira ini yang akan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota di Jabar," pungkasnya.
