Aktivis Mahasiswa Dorong Pemerintah Sinergis Bendung Radikalisme Di Kalangan Milenial

Isu radikalisme dan terorisme nyata dan bukan hal yang dibuat-buat oleh pihak mana pun. Pelaku terorisme ini berupaya memecah belah bangsa.

Demikian ditegaskan Kordinator Wilayah 3 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Andreas Simanjuntak dalam diskusi virtual bertema 'Lawan Terorisme, Perkokoh Persatuan Nasional' yang digelar kelompok aktivis mahasisa dalam Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta, Kamis (8/4).

Andreas menambahkan, kaum muda usia 18 tahun sampai 23 tahun menjadi kelompok yang rentan direkrut sebagai pelaku teror dikarenakan adanya pemahaman ajaran agama yang keliru dan seringkali disalahtafsirkan. Termasuk kurangnya pemahaman ideologi Pancasila.

"Kalau kita berkaca pada sejumlah penelitian, ditemukan kecenderungan bahwa anak muda usia 18 tahun sampai 23 tahun rentan terpapar paham radikalisme yang berujung pada terorisme," kata Andreas.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Jakarta Pusat-Utara, Lalu Ahmad Husein memaparkan bahwa fenomena terorisme bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga dunia internasional. Oleh karenanya, ia menekankan perlunya upaya pemerintah untuk lebih masif menekan potensi-potensi terjadinya terorisme.

"Saya kira ke depan pemerintah perlu memperketat peredaran bahan peledak agar tidak disalahgunakan. Dan saya juga mau tegaskan, dalam Islam yang saya yakini, tidak ada satu pun dalil yang membenarkan hal tersebut," ungkapnya.

Ketua Umum PMII Jakarta Pusat, Poni Dwi Setiadi menambahkan, konsep terorisme, intoleransi, dan radikalisme tidak dapat diterima oleh belahan dunia manapun.

Ia juga berharap lembaga terkait bisa berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan untuk merumuskan metodologi yang efektif guna membendung penyebaran paham tersebut.

"Kami menantang pemerintah,Polri dan TNI serta pihak terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi, merumuskan sebuah metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme, dan intoleransi," ujarnya.

Diskusi virtual tersebut dihadiri sejumlah aktivis mahasiswa. Selain dihadiri GMKI, PMII, dan HMI, turut hadir pula Ketua Umum Bakerda Gmni DKI Jakarta, Edgar Joshua; Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat, Christo Maria Sultan; serta Ketua GPII Jakarta Selatan, Rivaldi.