Mendagri: Otsus Untuk Percepatan Pembangunan Dan Kesejahteraan Orang Asli Papua

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua diharapkan bisa ditindaklanjuti. Sebab, pembahasan RUU Otsus jilid II ini telah melalui proses yang cukup panjang.

"Selain menyerap aspirasi, tokoh Papua baik tokoh akademisi, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh birokrat senior, adat gereja, meminta usulan kepada Gubernur Papua, Papua Barat. Kami sudah melaksanakan cukup banyak langkah," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Pansus Otsus Papua, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4).

Kemendagri, lanjut Tito, sudah melaksanakan rapat panitia antarkementerian (PAK) sebanyak 9 kali rapat, harmonisasi RUU kepada Kemenkumham sekitar 6 kali rapat, lalu penyelesaian naskah akademik ke BPHN Kemenkumham 4 kali.

"Dan terakhir finalisasi ke Mensetneg sebanyak 2 kali rapat, dan akhirnya dikirimkan surat Presiden tentang usulan revisi berikut drafnya pada bulan Desember tahun 2020," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menyatakan bahwa pihaknya sangat berharap revisi RUU Otsus dapat dilaksanakan sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti.

"Spirit Otsus adalah afirmasi untuk kepentingan percepatan dan pembangunan kesejahteraan. Terutama dan prioritas masyarakat atau orang asli Papua. Karena itu hal yang paling utama untuk dapat atensi. Dan kami berharap Pansus dapat sekali lagi, selain menyerap aspirasi, dan juga tetap pada koridor NKRI," pungkas Tito.