Mudik Lebaran Dilarang, Tapi Menhub Berikan Fasilitas Untuk Mereka Yang Dikecualikan Melalui Jalur Laut Dan KRL

Pemerintah hari ini mengadakan Sidang Kabinet Paripurna, untuk membahas persiapan menghadapi bulan suci Ramadhan dan Lebaran tahun 2021.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo khusus yang terkait keputusan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik lebaran.

Katanya, Kemenhub diminta Jokowi untuk konsisten menindakanjuti keputusan hasil rakor Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, yang melarang masyarakat mudik sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

"Oleh karenanya Kemenhub secara konsisten akan menindaklanjuti secara lebih detail," ujar Budi dalam jumpa pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, yang dikutip melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (7/4).

Untuk saat ini, Budi belum menjelaskan secara detil persiapan pihaknya menimplementasi larangan mudik untuk tahun ini. Karena menurutnya, Kemenhub masih harus menunggu Surat Edaran (SE) dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terkait aturan ini.

Namun begitu, Budi menjabarkan teknis larangan mudik yang dipersiapkan pihaknya. Di mana, nantinya Kemenhub akan bekerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi untuk mengawasi mobilitas orang yang melalui jalur darat.

"Sehingga kami menyarankan agar tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah," kata Budi.

"Kita juga melihat adanya penggunaan kendaraan pribadi, bahkan mobil bis dan truk plat hitam (di lebaran tahun lalu). Kita akan melakukan tindakan tegas apabila itu dilakukan," sambungnya.

Tapi untuk jalur laut dan kereta api, Budi memberikan pengecualian untuk segelintir orang yang masuk kategori dikecualikan, untuk bisa melakukan mudik lebaran.

"Di laut memang terjadi suatu pergerakan. Kita hanya akan memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan oleh Menteri PMK, sehingga kita memberikan pelayanan secara terbatas," ungkapnya.

"Di kereta api, kami akan melakukan pengurangan supply dengan hanya memberikan kereta luar biasa," demikian Budi Karya Sumadi menambahkan.