Berita

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

PKS Ingin Pemerintah Batalkan Bangun Ibukota Baru Agar Fokus Tangani Pandemi

RABU, 07 APRIL 2021 | 12:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal bergulir wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah tegas menyatakan penolakan.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa  banyak pertimbangan objektif yang melatarbelakangi penolakan pemindahan IKN tersebut.

Apalagi, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dampaknya hingga kini belum sepenuhnya bisa diatasi, bahkan belum diprioritaskan oleh pemerintah karena terkesan memaksakan IKN baru. 

"Menurut saya harusnya pemerintah itu memberlakukan policy berdasarkan prioritas ya. Kalau menurut PKS ya sejak dari awal kan kami menolak. Kami mengingatkan agar fokus pada prioritas, menyelesaikan Covid-19," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Rabu (7/4).

HNW, sapaan karib politikus senior PKS itu, menilai dari sisi penganggaran pun masih jauh dari kata cukup. Sebab, anggaran yang dibutuhkan untuk IKN sekitar Rp 476 triliun itu terkesan memaksakan dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Belum lagi, baru-baru ini anggaran untuk program Kemensos yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan santunan warga yang wafat karena Covid-19 dibatalkan dengan alasan tidak ada anggaran.

"Padahal dua hal itu adalah legal dan masuk UU. Bu Menteri sudah membatalkan dengan alasan tidak ada anggaran," ujar HNW.

"Sekarang, memang IKN baru enggak pake anggaran? Terus bagaimana dengan nasib IKN baru itu?" imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, Wakil Ketua MPR RI fraksi PKS ini menilai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur lebih baik dibatalkan dan Pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

"Ya kalau PKS sejak awal begitu (dibatalkan saja IKN). Karena pertimbangan-pertimbangan objektif tadi. Melihat kepada prioritas negara yang harus diselenggarakan yaitu mengatasi Covid-19, pemerintah segera membatalkan itu (IKN)," pungkasnya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya