Berita

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi/Net

Politik

Keluarga Jadi Benteng Pertama Cegah Penyebaran Radikalisme

RABU, 07 APRIL 2021 | 11:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setiap potensi penyebaran ideologi radikalisme di Indonesia harus ditutup. Banyak konsep yang bisa digunakan untuk membendung penyebaran radikalisme.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, kepada wartawan, Rabu (7/4)

"Selain pencegahan secara masif dan komprehensif oleh negara, pencegahan radikalisme dimulai dari keluarga," jelas Islah.


Islah mengatakan, keluarga atau orang tua adalah sosok yang kemudian dicontoh anak-anaknya. Keluarga adalah hulu yang paling utama dalam membendung ideologi radikalisme. Peran keluarga amat penting, apalagi kalangan anak muda adalah usia rentan terpapar radikalisme.

"Keluarga menjadi kekuatan penting untuk berusaha melawan radikalisme. Kontra radikal bisa dilawan lewat keluarga, paling awal," ujar Islah.

Walaupun, kata dia, ada beberapa kasus anak menemukan ideologi radikalisme sendiri atau disebut self radicalism. Tapi tetap sebenarnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya harus dominan.

Dia menilai masuknya ideologi radikalisme ke satu negara karena ada celah kosong.

"Negara tidak boleh diam. Negara harus menggunakan tangan besi. Kalau kita lemah mengatasi ini, semua akan terlambat,” imbuhnya.

Beberapa negara yang terlambat membendung ideologi radikalisme, seperti Filipina, Somalia, dan Sudan. Menurut Islah, negara-negara itu lemah mengantisipasi masuknya ideologi radikalisme.

"Banyak produk-produk mulai dari aturan sampai program yang seharusnya dilakukan. Kalau negara lemah, ideologi-ideologi radikal akan masuk secara leluasa," katanya.

Di Indonesia, menurut Islah, leading sector dalam mengatasi masalah ideologi radikalisme adalah Polri untuk penindakan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pencegahan.

"Tapi ada beberapa aturan yang memang mengikat perbantuan dari TNI untuk proses pencegahan dan penindakan. Seperti (operasi) Tinombala itu juga bagian dari sinergitas antara TNI-Polri dalam penindakan," ujarnya.

Namun pada dasarnya, setiap pencegahan radikalisme yang paling berhasil di seluruh dunia adalah bagaimana bisa mencegahnya dari hulu membuat kultur-kultur di dalam masyarakat menolak radikalisme secara mandiri.

"Ketika paham radikalisme mulai masuk ke tengah masyarakat, masyarakat sendiri yang menolak, ini adalah konsep yang dilakukan oleh banyak akademisi di beberapa negara di dunia yang kemudian sangat efektif," paparnya.

Islah menuturkan, pencegahan radikalisme oleh Polri sifatnya sangat normatif, terprogram, terstruktur. Kalau pencegahan dari masyarakat yang akhirnya membudaya, itu akan sangat berhasil.

"Ini banyak terjadi, terutama di Thailand Selatan sudah efektif. Kemudian ada konflik antara suku Sinhala dan Tamil di Srilanka juga berhasil dengan menggunakan konsep-konsep yang menolak radikalisme dari hulu,” tegasnya.

Islah menyebut program Kampung Tangguh Jaya ala Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran itu merupakan bagian dari upaya membangun budaya menolak radikalisme dari hulu. Islah berharap program pencegahan radikalisme seperti itu berjalan di banyak daerah.

Apalagi sekarang sudah ada Perpres Nomor 7 Tahun 2021.
BNPT sebagai leading sector bekerja sama dengan lembaga negara, departemen dan non departemen, serta menempatkan Polri dan TNI sebagai pendamping utama. Andai ini berjalan efektif di daerah, Islah yakin penyebaran ideologi radikal bisa dikikis.

"Saat ini program kontra radikal di Kota Solo sebagai role model. Solo ini unik, semua ideologi tumbuh secara politik, partai politiknya besar tapi radikalnya tinggi. Ini kemudian menjadi role model supaya Perpres Nomor 7 bisa dijadikan rencana aksi daerah," demikian Islah.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya