Berita

Presiden Joko Widodo saat membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI), yan digelar secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 7 April/Repro

Politik

Jokowi: Pemerintah Bersikap Tegas Pada Intoleran, Tapi Dukung Organisasi Keagamaan Yang Memberikan Kebebasan Berpendapat

RABU, 07 APRIL 2021 | 10:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Segala bentuk sikap yang intoleran oleh organisasi keagamaan di Indonesia akan mendapat tindakan tegas dari pemerintah.

Begitulah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI), yan digelar secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (7/4).

"Pemerintah akan bersikap tegas pada segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita," ujar Jokowi dikutip melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.


Disamping itu, Jokowi menyatakan akan mendukung organisasi keagamaan di Indonesia yang meningkatkan moderasi beragama yang mendukung prinsip persatuan dan kesatuan.

Ada sejumlah indikator yang dipakai Jokowi untuk menilai organisasi keagamaan yang mendukung prinsip persatuan dan kesatuan. Pertama, organisasai keagamaan yang punya komitmen kebangsaan yang kuat.

"Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum LDII (Chriswanto Santoso), mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip bangsa yang tertuang dalam konstitusi kita. Menjunjung tinggi ideologi Pancasila, UUD 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengatakan, organisasi kegamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi antarsesama dan menghormati serta memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi penganut agama dan keyakinan lainnya.

"Menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat," ucap Jokowi.

"Serta menghargai kesetaraan dan perbedaan, dan bersedia bekerjasama," sambungnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan indikator lainnya yaitu prinsip anti kekerasan dan menolak cara-cara kekerasan fisik maupun kekerasan verbal oleh organisasi keagamaan, serta harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia.

"Tradisi dan budaya lokal yang sangat Bhinneka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur kita. Ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika kita sebagai Bangsa Indonesia," tandas Jokowi.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya