Ibadah di Masjidil Haram, Mekkah/Net
Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, belum ditetapkan. Pasalnya, biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panitia Kerja (Panja) Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI.
Begitu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi H Dasir kepada wartawan, Rabu (7/4).
"Belum ada ketetapan. Biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," ujar Khoirizi.
Ia menuturkan, pembahasan biaya haji masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19. Pembahasan dilakukan sembari menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Arab Saudi.
Karena itu, pembahasan biaya haji dilakukan dengan asumsi-asumsi kuota sesuai dengan skenario yang telah dirumuskan.
"Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30 persen, 25 persen, 20 persen, bahkan hingga hanya 5 persen,†tuturnya.
Khoirizi menyebutkan bahwa kemungkinan adanya kenaikan biaya itu ada. Setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi, yakni kenaikan kurs dolar AS, kenaikan pajak dari 5 persen menjadi 15 persen, serta keharusan penerapan protokol kesehatan.
"Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, jaga jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada biaya haji," ujarnya.
Lebih lanjut, Khoirizi menegaskan, pihaknya bersama Komisi VIII terus berupaya mempersiapkan layanan terbaik untuk jemaah. Misalnya, untuk mengurangi mobilitas, tahun ini rencananya konsumsi akan diberikan tiga kali sehari. Sehingga, jemaah tidak perlu keluar untuk mencari makanan.
"Kemenag bersama Komisi VIII terus berusaha untuk semaksimal mungkin, kalaupun ada kenaikan biaya haji, hal itu tidak memberatkan jemaah," pungkasnya.
