PKS: Jangan Sampai Vaksin Covid-19 Dimonopoli Negara Maju

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti perihal sejumlah negara yang melakukan embargo terhadap vaksin Covid-19 dari London AstraZaneca.

Sebab negara itu mengembargo lantaran adanya peristiwa pendarahan dahsyat pasien Covid-19 di Eropa usai menjalani vaksin dengan vaksin AstraZaneca.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyatakan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah memastikan vaksinasi Covid-19 bakal kembali meningkat pada bulan Mei 2021.

Alasan Menkes, sudah ada produksi vaksin secara masal dari Bio Farma.

Sementara itu, PT Bio Farma memastikan sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk akan tiba pada April ini.

"Sampai saat ini berapa bulk Sinovac yang bisa diolah? Seperti apa kapasitas produksi dari Bio Farma? Perlu dilakukan percepatan agar produksi vaksin Covid-19 dalam negeri bisa lebih banyak lagi. Jangan sampai, kita mendatangkan Sinovac bulk yang begitu banyak (140 juta dosis) tapi kemampuan produksi kita rendah, ini akan menjadi sia-sia,” kata Netty, Selasa (6/4).

Netty mengingatkan pemeritah bahwa Covid-19 adalah virus yang bisa menyerang siapa saja tanpa memandang bentuk maupun kondisi ekonomi sebuah negara.

Atas kondisi itu, ia mengingatkan pemerintah Indonesia harus mendorong lahirnya kesamaan sikap di tingkat global soal keadilan dalam mengakses vaksin.

Ia mengakui tidak ingin akses vaksin dimonopoli negara maju.

Kejadian berbagai negara yang mengembargo vaksin Astra zeneca, kata Netty harus menjadi bagian dari kesadaran pemerintah dalam mempercepat pengembangan vaksin dalam negeri.

"Jangan sampai vaksin dimonopoli oleh negara-negara maju yang memiliki teknologi yang memadai.  Jika kita mampu berdikari dalam produksi vaksin, kita tidak hanya mencukupi kebutuhan vaksin dalam negeri tetapi juga bisa membantu negara-negara lainnya,” tandasnya.