Berita

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos/RMOL

Politik

Di Periode Kedua Jokowi, Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Meningkat

SELASA, 06 APRIL 2021 | 20:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mengalami peningkatan.

Hal itu setidaknya terpotret dalam hasil riset Setara Institute mengenai kondisi KBB di Indonesia sepanjang tahun 2020.

"Di tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo ini, angka tindakan justru mengalami peningkatan dari 327 ke 422 tindakan," Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan saat memaparkan hasil risetnya di Hotel Aston, Jalan Wahid Hasyim, Bilangan Jakarta Pusat, Selasa (6/4).


Halili mengatakan, meskipun angka pelanggaran KBB ketimbang tahun 2019 mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan yaitu dari sejumlah 200 ke 180 peristiwa.

Senada, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos atau akrab disapa Coki, menyebut masih tingginya angka tindakan pelanggaran KBB tersebut dirasa belum menunjukkan prospek positif.

"Kondisi KBB di Indonesia bisa dikatakan masih belum memberikan prospek yang baik, karena angkanya masih cukup tinggi," kata Coki menambahkan.

Riset ke-14 Setara Institute ini disusun dengan paradigma Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tolak ukur, yang meletakkan KBB sebagai negative rights.

Riset ini juga memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur dan studi perundang-undangan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya