Berita

Perwakilan tenaga honorer menemui Fraksi Gerindra DPR Papua/Ist

Politik

Minta Keadilan, Tenaga Honorer Sarmi Ngadu Ke Fraksi Gerindra DPR Papua

SELASA, 06 APRIL 2021 | 15:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sejumlah perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi mengadukan nasib mereka yang tak kunjung diangkat kepada Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Yanni.

Perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi, Herits Sroyer menyampaikan, pihaknya meminta pemerintah pusat maupun Pemprov Papua untuk memperhatikan nasib ratusan tenaga honorer di Kabupaten Sarmi.

Selain itu, ratusan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sarmi ini juga meminta pembagian kuota untuk honorer di Papua dibagi merata dan seadil-adilnya.


"Jadi hasil verifikasinya nanti, itu pemerintah juga harus transparansi dan harus dipublikasi di media,” kata Herits Sroyer, Selasa (6/4).

Adapun pertemuan perwakila tenaga honorer dengan Fraksi Gerindra dilakukan di ruang Fraksi Gerindra DPR Papua, Kamis (1/4). Fraksi Gerindra Papua diminta menjembatani dan mendorong aspirasi mereka ke pemerintah pusat maupun Pemprov Papua.

“Pertemuan sudah kami lakukan dengan Pemprov Papua selama tiga hari untuk membahas tentang pengangkatan honorer. Tapi kami tidak mendapatkan hasil yang menjanjikan dan terkesan mengambang,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol menyebut pemerintah pusat memberikan kuota sebanyak 20 ribu. Kuota tersebut masih jauh di bawah jumlah tenaga honorer di Papua yang berkisar 80 ribu orang.

“Jadi memang harus ada pemerataan dalam pembagian kuota honorer ini. Dan kami juga minta Pemprov segera mengumumkan nama-nama honorer yang sudah ada dalam pemerintahan, lalu pulangkan tenaga itu ke daerahnya masing-masing," tegas Natan Pahabol.

Mendengar aspirasi tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Yanni berjanji akan mendorong aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Papua dan Sekda Papua.

"Fraksi Gerindra akan mendorong untuk bisa bertemu dengan Gubernur dan Sekda Papua. Kita akan dorong hal ini supaya dapat tertangani dengan baik, seadil-adilnya dan segera mungkin,” tutup Yanni.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya