Berita

Kementerian Luar Negeri Kamboja/Net

Dunia

Pengamat Dukung Laporan HAM AS Tentang Kamboja: Situasi Sebenarnya Lebih Buruk Daripada Membaik

SELASA, 06 APRIL 2021 | 14:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kamboja sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan masalah HAM. Presiden Institut Demokrasi Kamboja mengatakan, bahkan HAM telah menjadi situasi yang mengkhawatirkan di negaranya.

“Dalam pengamatan saya, dari bekerja secara langsung dengan warga dan orang lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di Kamboja tidak dalam kondisi yang baik dan telah menurun ke tingkat yang mengkhawatirkan, terutama setelah pembubaran Partai Penyelamat Nasional Kamboja," kata Pa Chanroeun, seperti dikutip dari Phnom Penh Post, Senin (5/4).

AS dalam laporan yang dikeluarkan pada 30 Maret lalu menyebut bahwa mereka telah mengamati impunitas hukum yang meluas di masyarakat Kamboja untuk orang-orang istimewa yang kaya atau memiliki hubungan politik.


Kerajaan Kamboja melalui Kementerian Luar Negeri bereaksi keras terhadap laporan itu. AS tidak memenuhi prinsip untuk menghakimi tanpa bukti yang mendasar. Bahwa kepemimpinan dalam hak asasi manusia harus dimulai di rumah, dan bahwa laporan tahunan itu ternyata tidak memasukkan AS yang padahal juga banyak melakukan tindakan pelanggaran HAM yang selama ini selau disangkal.

Alih-alih mendukung bantahan Pemerintah Kamboja itu, Chanroeun malah menegaskan bahwa situasi di Kamboja sebenarnya lebih buruk daripada membaik.

“Saya setuju dengan temuan AS, karena laporan itu diteliti dengan baik dan digunakan sebagai barometer dari pernyataan yang ditemukan dalam Konstitusi Kamboja dan beberapa substansi Perjanjian Damai Paris,” ujar Chanroeun.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya