Berita

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati/Ist

Politik

Geram Banyak Masker Palsu, Politisi PKS: Nakes Wajib Dilindungi Berapa Pun Biayanya

SELASA, 06 APRIL 2021 | 14:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Peredaran masker medis palsu di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan harus segera ditindak tegas.

Sebab menurut anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, pihaknya menerima laporan beredarnya masker dengan filtrasi di bawah standar yang disyaratkan. Selain itu ada laporan sebuah RS rujukan Covid-19 mendapatkan donasi masker respirator N95 yang dipalsukan.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Saya sangat menyayangkan kejadian ini, di saat seperti ini seharusnya kita saling melindungi. Saya berharap pemerintah dan kepolisian bertindak tegas atas kejadian ini," kata Mufida dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4).


Peredaran masker paslu ini pun makin ironi lantaran saat ini masih banyak fasilitas kesehatan tidak menyediakan masker respirator sesuai kebutuhan tenaga kesehatan.

Menurutnya, banyak tenaga medis Indonesia yang menangani pasien Covid-19 dengan menggunakan masker yang dibeli secara mandiri dan sebagiannya terpaksa membeli masker murah yang tidak sesuai standar.

“Saya sangat sedih dan miris mendengar jika ada faskes tidak menyediakan masker sehingga nakes harus membeli mandiri. Ke mana perginya dana APBN untuk penanganan Covid-19?" kritiknya.

Politisi PKS ini menjabarkan, seluruh fasilitas kesehatan harus mendapatkan bantuan atau subisidi masker yang sesuai standar. Karena semua tenaga kesehatan, baik yang bertugas di faskes tingkat I seperti klinik dan Puskesmas hingga yang bertugas mengobati pasien Covid-19 memiliki risiko terpapar Covid-19.

“Tenaga kesehatan adalah garda terdepan kita dalam melawan Covid-19, melindungi mereka adalah tanggung jawab kita semua khususnya pemerintah yang berwenang. Sudah banyak sekali nakes yang berguguran karena terpapar virus dan itu harus dicegah apa pun konsekuensinya dan berapa pun biaya yang diperlukan," tutup Mufida.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya