Berita

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati/Ist

Politik

Geram Banyak Masker Palsu, Politisi PKS: Nakes Wajib Dilindungi Berapa Pun Biayanya

SELASA, 06 APRIL 2021 | 14:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Peredaran masker medis palsu di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan harus segera ditindak tegas.

Sebab menurut anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, pihaknya menerima laporan beredarnya masker dengan filtrasi di bawah standar yang disyaratkan. Selain itu ada laporan sebuah RS rujukan Covid-19 mendapatkan donasi masker respirator N95 yang dipalsukan.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Saya sangat menyayangkan kejadian ini, di saat seperti ini seharusnya kita saling melindungi. Saya berharap pemerintah dan kepolisian bertindak tegas atas kejadian ini," kata Mufida dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4).


Peredaran masker paslu ini pun makin ironi lantaran saat ini masih banyak fasilitas kesehatan tidak menyediakan masker respirator sesuai kebutuhan tenaga kesehatan.

Menurutnya, banyak tenaga medis Indonesia yang menangani pasien Covid-19 dengan menggunakan masker yang dibeli secara mandiri dan sebagiannya terpaksa membeli masker murah yang tidak sesuai standar.

“Saya sangat sedih dan miris mendengar jika ada faskes tidak menyediakan masker sehingga nakes harus membeli mandiri. Ke mana perginya dana APBN untuk penanganan Covid-19?" kritiknya.

Politisi PKS ini menjabarkan, seluruh fasilitas kesehatan harus mendapatkan bantuan atau subisidi masker yang sesuai standar. Karena semua tenaga kesehatan, baik yang bertugas di faskes tingkat I seperti klinik dan Puskesmas hingga yang bertugas mengobati pasien Covid-19 memiliki risiko terpapar Covid-19.

“Tenaga kesehatan adalah garda terdepan kita dalam melawan Covid-19, melindungi mereka adalah tanggung jawab kita semua khususnya pemerintah yang berwenang. Sudah banyak sekali nakes yang berguguran karena terpapar virus dan itu harus dicegah apa pun konsekuensinya dan berapa pun biaya yang diperlukan," tutup Mufida.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya